Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Sengketa administratif antara Aceh dan Sumatera Utara atas empat pulau kembali memanas. Tapi kali ini, sinyal penyelesaian mulai terlihat. Presiden RI Prabowo Subianto disebut-sebut akan turun langsung mengambil alih penyelesaian polemik tersebut.
Keyakinan itu datang dari Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang menyatakan secara terbuka bahwa Presiden Prabowo siap bertindak.
“Sebagai Ketua Komisi II DPR RI, kami tentu menyambut positif dan mengapresiasi pernyataan Prof Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI yang telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa Pak Prabowo akan mengambil alih penyelesaian sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Rifqi kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).
Sengketa Bukan Sekadar Administratif
Raners, perlu kamu tahu, polemik ini bukan sekadar geser-geseran peta. Ada dimensi sejarah dan sosiologi yang menyertainya. Empat pulau yang jadi objek sengketa—Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan—telah lama menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil. Namun keputusan Kemendagri memindahkan kewenangan ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, bikin gelombang penolakan muncul.
Rifqi pun mengingatkan agar persoalan ini nggak ditangani secara serampangan karena bisa berdampak pada stabilitas nasional.
“Sengketa ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga terkait kesejarahan dan sosiologi. Harus berhati-hati dalam menetapkan kepemilikan karena berpotensi disintegrasi bangsa,” tegasnya.
Jangan Ada yang Merasa Menang atau Kalah
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta agar semua pihak menahan diri dan nggak memperkeruh suasana. Menurutnya, keputusan final dari Presiden Prabowo sebaiknya ditunggu dan dihormati.
“Jangan kemudian setiap ada kebijakan yang menurut versi kita antara seharusnya dan kenyataan tidak sesuai, langsung ada judgement tidak baik. Sengketa ini harus selesai tanpa ada yang merasa menang atau kalah,” ujarnya.
Dia pun menekankan pentingnya penyelesaian yang bijak dan berkeadilan, bukan lewat mekanisme hukum yang terkesan memecah belah antarwilayah dalam satu bangsa.
“Apapun yang diputuskan pemerintah pusat Prabowo Subianto Presiden RI itu jalan terbaik sesuai kearifan pimpinan tertinggi negara,” tambah Khozin.
DPR Siap Mediasi, Bukan Mengadili
Komisi II DPR RI dalam waktu dekat bakal memanggil semua pihak terkait—Pemda Aceh, Pemda Sumut, hingga Kemendagri—untuk mencari tahu argumen masing-masing dalam forum resmi.
“Aceh memiliki perjalanan panjang historis kewilayahan ini sejak ratusan tahun lalu. Sumut pun punya landasan geografis dan yuridis,” ujar Khozin, menjelaskan bahwa keduanya punya alasan kuat, tapi penyelesaian tetap harus mencegah efek domino yang bisa memicu konflik sosial.
Raners, kalau pemerintah pusat memilih jalur mediasi dan negosiasi, itu bukan bentuk kelemahan. Justru bentuk kecermatan negara menjaga utuhnya wilayah, sembari mendengar suara dari akar rumput.
Karena polemik wilayah itu bukan tentang peta semata, tapi tentang identitas, sejarah, dan masa depan bersama. Maka, langkah Prabowo sebagai pemimpin negara memang ditunggu, bukan hanya oleh Aceh dan Sumatera Utara—tapi juga oleh kita semua.
Tetap ikuti liputan lengkapnya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-DPR RI/dok/vel
