Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Literasi keagamaan bukan cuma soal tahu beda-beda agama dan budaya, tapi tentang bagaimana ASN bersikap inklusif, adil, dan jadi contoh di tengah masyarakat majemuk. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej saat membuka Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB), Senin (16/06/2025).
Lewat sambutan daring dari ruang kerjanya, Eddy menegaskan bahwa ASN Kemenkum bukan hanya pelaksana teknis, tapi juga simbol pemersatu bangsa.
“Pelatihan LKLB merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan kompetensi sosio-kultural, dilaksanakan untuk mendukung Asta Cita kesatu yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” ujarnya.
ASN Harus Paham dan Peka pada Keragaman
Menurut pria yang akrab disapa Eddy ini, ASN zaman sekarang nggak cukup cuma jago regulasi. Mereka juga harus mampu menjembatani keberagaman dan menciptakan ruang yang aman serta setara bagi semua warga negara.
“Literasi keagamaan lintas budaya bukan sekadar pengetahuan konseptual, melainkan kompetensi kepemimpinan yang sangat relevan dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadaban,” lanjutnya.
Pesan Eddy jelas, ASN harus siap jadi pemimpin yang berwawasan luas, berjiwa toleran, dan berani menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Karena kalau bukan dari aparatur negara, siapa lagi yang bisa jadi panutan?
“ASN Kemenkum juga harus menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Perekat Persatuan, Penjaga HAM
Raners, Wamenkum berharap pelatihan ini bisa jadi momentum perubahan sikap, bukan cuma soal belajar di atas kertas. Harapannya, peserta bisa jadi pionir penyebar nilai keberagaman di kantor dan juga di masyarakat.
“Saya percaya, kompetensi ini akan memperkuat peran ASN sebagai perekat persatuan, pelindung hak-hak warga negara, dan pendorong terciptanya kebijakan bidang hukum yang lebih adil dan humanis,” tuturnya.
Kolaborasi ASN dan Lembaga Pendidikan
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Hukum (BPSDM Hukum) dan bekerja sama dengan Institut Leimena. Kepala BPSDM, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyebut tujuan pelatihan ini memang untuk memperkuat kapasitas ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk.
“Tujuannya termasuk memahami, menerima, mempromosikan keberagaman dan menguatkan eksistensi dan kolaborasi damai antaragama di Indonesia,” ujar Gusti Ayu.
Pelatihan dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama digelar pada 16–19 Juni 2025 dan diikuti 198 peserta dari berbagai jabatan fungsional, termasuk Kepala Balai Diklat Hukum, widyaiswara, dosen, hingga pembina Politeknik Pengayoman Indonesia.
Raners! Di tengah arus tantangan intoleransi dan disinformasi, ASN harus berdiri paling depan menjaga jalinan persatuan. Jadi, bukan cuma urus dokumen atau regulasi—tapi jadi garda depan dalam menyuarakan toleransi dan keadaban.
Tetap ikuti perkembangan pelatihan dan peran ASN lainnya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Kemenkum
