Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Gerakan pemberdayaan hukum kini menyentuh jantung masyarakat, bahkan sampai ke desa dan kelurahan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) menggandeng Muslimat NU untuk melatih 2.500 anggotanya menjadi paralegal yang siap hadir sebagai garda terdepan keadilan di tingkat akar rumput.
Langkah besar ini diluncurkan langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Gedung Kemenkum, Sabtu (14/6/2025). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keadilan yang berpusat pada masyarakat—people-centered justice—sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan membumi.
“Salah satu upaya untuk memperluas akses keadilan adalah melalui pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat atau people-centered justice yang berfokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Hari ini, pemerintah dan NU berkolaborasi untuk melaksanakan pelatihan paralegal yang diikuti 2.500 anggota NU,” ujar Supratman.
Perempuan di Garis Depan Keadilan
Raners, ini bukan sekadar pelatihan biasa. Keikutsertaan ribuan Muslimat NU ini juga mencatatkan rekor MURI sebagai pelatihan paralegal perempuan terbesar di Indonesia. Tapi yang lebih penting: ini memperluas tangan hukum ke masyarakat yang selama ini sulit menjangkaunya.
“Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, kasus inses, tidak mudah diselesaikan dengan pendekatan formalistik. Butuh pendekatan-pendekatan tertentu,” tutur Supratman dengan nada serius.
Dengan pelatihan ini, para paralegal perempuan akan berperan di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar hingga ke tingkat desa. Mereka akan memberikan layanan konsultasi, mediasi, hingga pendampingan rujukan ke advokat pro bono—semua di bawah supervisi PBH (Pemberi Bantuan Hukum) terakreditasi.
Dari Fakultas ke Lapangan
Gak sedikit dari peserta pelatihan ini adalah alumni dan dosen Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah. Supratman pun yakin, kolaborasi ini bukan sekadar program, tapi ikhtiar sistemik membumikan keadilan.
“Dari sisi sumber daya manusia, Muslimat NU mempunyai banyak pakar, baik di Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah. Saya yakin kolaborasi ini akan mendorong keadilan yang bertumbuh dan hidup di masyarakat,” tambahnya.
Lompatan Signifikan: 6.802 Posbankum!
Pada 5 Juni 2025 lalu, Kemenkum telah meresmikan 5.008 Posbankum. Kini, berkat pelibatan Muslimat NU, jumlah itu melonjak tajam dengan tambahan 1.794 Posbankum baru, menjadikan totalnya 6.802 titik layanan hukum.
Digitalisasi juga berjalan seiring. Portal Informasi Bantuan Hukum Kemenkum kini terintegrasi dengan Ruang Paralegal, SIDBANKUM, Peacemaker Justice Award, dan literasi hukum masyarakat.
Raners! Gerakan hukum bukan hanya soal pengadilan. Ini soal keberpihakan pada yang lemah, soal keadilan hadir di dekat rumah, di tengah warga. Dan kini, dengan Muslimat NU di garis depan, kita melihat harapan bahwa hukum bukan cuma milik mereka yang kuat.
Terus pantau perjuangan keadilan ini hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Humas Kemenkum
