Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Indonesia baru saja mencatatkan pencapaian penting di kancah internasional, terutama dalam hal tata kelola keuangan dan upaya mencegah kejahatan lintas negara. Peringkat kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi 7 FATF resmi naik dari Partially Compliant (PC) menjadi Largely Compliant (LC).
Kenaikan ini menjadi sorotan karena menyangkut penerapan sanksi keuangan atas proliferasi senjata pemusnah massal. Tak main-main, perubahan peringkat ini terjadi tanpa melalui pleno atau working group seperti biasanya.
“Kami berterima kasih untuk sinergi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan FATF, serta apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen AHU yang telah bekerja keras,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, Jumat (13/6/2025).
Kinerja Gak Gentar, Reputasi Melesat
Raners, naiknya peringkat FATF bukan sekadar simbol. Ini menyangkut kredibilitas Indonesia dalam menangani anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT), dan penyalahgunaan dana untuk senjata pemusnah massal (PPSPM).
“Capaian ini menandakan Indonesia kini diakui telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang memadai untuk mencegah dan melaksanakan sanksi keuangan terhadap tindakan APU, PPT, dan PPSPM,” jelas Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
Dalam kerangka kerja FATF, peringkat seperti ini bisa memperkuat kepercayaan internasional dan membuka jalan bagi investasi asing. Terutama karena sistem keuangan yang dianggap kuat dan transparan menjadi modal besar bagi masuknya modal global.
Peringkat Naik, Investor Melirik
Kenaikan status ini juga berdampak langsung pada reputasi Indonesia di mata dunia. Bukan hanya sekadar administratif, tetapi ini bagian dari upaya membangun ekosistem hukum dan keuangan nasional yang tangguh dan berintegritas.
“FATF memegang peranan penting dalam menentukan persepsi internasional terhadap integritas sistem keuangan nasional,” kata Ivan.
Dan benar saja, Raners. Begitu peringkat FATF naik, otomatis para investor global akan lebih yakin menanamkan modalnya. Bahkan lembaga keuangan luar negeri akan menilai Indonesia lebih kredibel dan minim risiko.
“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih secara tulus kepada Bapak Menteri Hukum, termasuk jajaran pada Ditjen AHU, atas peran aktif dan dukungan yang telah diberikan selama proses peningkatan rating ini berlangsung,” tambah Ivan lagi.
Astacita dan Jalan Reformasi
Kenaikan ini juga selaras dengan Astacita ke-7 Presiden Prabowo, yang fokus pada penguatan reformasi hukum dan birokrasi. Salah satu fokusnya adalah pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
PPATK bahkan berharap program APU/PPT/PPSPM bisa masuk ke agenda strategis nasional dan menjadi prioritas utama di Kemenkumham. Karena menjaga sistem keuangan sama pentingnya dengan menjaga batas wilayah.
Raners! Peringkat mungkin cuma label di atas kertas, tapi dampaknya nyata untuk bangsa ini. Selangkah lebih maju berarti selangkah lebih dipercaya dunia. Yuk, terus dukung reformasi dan transparansi hukum Indonesia, hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
BJ | Foto: HO-Kementerian Hukum
