Info Terkini dari Ranah Publik, Bogor – Raners! Ada yang menarik dari lalu lintas Bogor pekan ini. Bukan soal kemacetan atau kecelakaan, tapi soal ketegasan hukum—yang bahkan menyentuh kendaraan dinas pembonceng Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).
Ya, Satlantas Polres Bogor resmi menjatuhkan tilang ETLE kepada kendaraan pengawal Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor setelah video boncengan tanpa helm itu viral di media sosial.
“Ya, kena ETLE-nya setelah kami cari. ‘Kan viral di media itu, kami telusuri, dapat, dan kami koordinasi dengan Dishub, langsung ditilang,” jelas Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
Bukan Cuma Satu, Tapi Tiga!
Gak cuma satu pelanggaran loh, Raners. Ada tiga kendaraan Patwal milik Dishub yang ikut kena ETLE. Ketiganya kedapatan membonceng pejabat publik tanpa helm, yaitu Gubernur Dedi Mulyadi, Bupati Bogor, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
“Iya, tiga-tiganya,” ujar AKP Rizky.
Prosedurnya? Tetap sesuai aturan. Semua pelanggar wajib membayar denda tilang secara daring melalui sistem ETLE.
Dari Peresmian Kampus ke Pengadilan
Kejadian ini terjadi Rabu (11/6/2025) saat Gubernur KDM hendak menghadiri acara peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika di Universitas Pertahanan (Unhan), yang diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Karena lalu lintas di jalur Sentul padat, KDM memilih naik motor pengawalan agar cepat tiba di lokasi. Namun sayang, kesalahan kecil—yaitu tidak memakai helm—berbuah konsekuensi hukum.
Dan yang patut diapresiasi, Gubernur Dedi Mulyadi sendiri mengakui kesalahannya lewat akun Instagram-nya.
“Saya bertanggung jawab membayar denda tilang yang nanti dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Setiap perbuatan yang salah, harus ada hukumannya,” kata KDM.
Sebuah sikap yang layak jadi contoh, meski sederhana. Mengakui salah dan bersedia menjalani sanksi—itulah bentuk keberanian yang nyata di mata publik.
Ketegasan Polisi, Etika Pejabat
Raners, dalam situasi kayak gini, kejujuran dan ketegasan aparat hukum sangat penting. Penegakan hukum jangan berhenti di masyarakat biasa aja. Semua warga negara—pejabat sekalipun—punya kedudukan yang sama di depan hukum.
Apalagi ini soal keselamatan berkendara, yang harusnya jadi contoh oleh pemimpin daerah.
Raners! Kita salut pada keberanian mengakui kesalahan dan juga ketegasan ETLE dari aparat. Sebuah pengingat bahwa hukum berjalan tanpa pandang bulu, dan keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama.
Tetap ikuti informasi unik dan bermakna lainnya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
GUNS | Foto: ANTARA/M. Fikri Setiawan
