Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Kasus pengoplosan gas bersubsidi kembali bikin geger. Kali ini, ditemukan di tiga lokasi berbeda di Desa Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor. Tapi lebih dari sekadar penindakan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan panggilan keras kepada pemerintah dan penegak hukum.
“Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh,” tegas Puan, Kamis (12/6/2025).
Ancam Keselamatan Dapur Rakyat
Raners, pengoplosan ini bukan cuma main-main soal distribusi. Puan menekankan, tabung gas yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja dan risikonya ditanggung masyarakat paling rentan: ibu-ibu, anak-anak, hingga pedagang kecil.
“Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah…,” imbuh cucu Proklamator RI itu.
Mirisnya, dari penggerebekan yang dilakukan pada Selasa (10/6/2025) kemarin, tak satu pun pelaku berhasil ditangkap. Pelaku diduga sudah mengetahui kedatangan petugas dan melarikan diri, bahkan menggunakan anjing penjaga untuk mengamankan lokasi.
Pemerintah Jangan Tutup Mata
Buat Puan, ini bukan sekadar pembiaran, melainkan pengkhianatan terhadap semangat subsidi yang seharusnya melindungi rakyat kecil. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak reaktif sesaat, melainkan membentuk sistem pencegahan yang kokoh dan menyeluruh.
“Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” kata Puan lagi.
Puan juga menyinggung lemahnya sistem pengawasan lintas sektor — mulai dari distribusi Pertamina, Kementerian ESDM, hingga aparat hukum di lapangan.
“Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran,” ujar Puan.
Dorong Reformasi dan Satgas Khusus
Masalah ini nggak bisa didiamkan, Raners. Puan mendesak adanya reformasi total sistem pengawasan LPG subsidi, termasuk penggunaan teknologi pelacakan distribusi dan transparansi data hingga ke tingkat pengecer.
“Saya sering mendengar laporan masyarakat mereka beli gas tapi isinya tidak sesuai… dan ini sangat mengkhawatirkan baik dari sisi keadilan dan keselamatan buat rakyat,” ungkapnya.
Puan juga mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa langsung bertindak cepat terhadap dugaan praktik pengoplosan.
“Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,” katanya tegas.
Raners, Ini Bukan Sekadar Wacana
Kalau masalah ini terus terjadi, kepercayaan rakyat terhadap program subsidi bisa runtuh. Dan yang paling dirugikan, seperti biasa, adalah mereka yang paling membutuhkan.
“Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi,” tutup Puan.
Gak bisa dibiarkan, Raners. Ini bukan cuma urusan ekonomi, tapi soal keselamatan nyawa dan keadilan untuk rakyat kecil. Terus ikuti perkembangannya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Humas DPR RI/Dok. Andri
