Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan arah barunya dalam membenahi sistem pemerintahan—yakni menciptakan regulasi yang efisien, fleksibel, dan berorientasi pada rakyat.
Dalam pidatonya saat Konferensi Infrastruktur Internasional 2025 di JCC Senayan, Kamis (12/6/2025), Presiden menyuarakan perlunya revolusi dalam birokrasi.
“Pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan-peraturan,” tegasnya.
Potret Regulasi: Dari Pupuk ke Progres
Prabowo mengungkapkan ironi birokrasi yang kerap terjadi di lapangan. Distribusi pupuk subsidi yang seharusnya cepat, justru harus melewati 145 regulasi—dari level menteri sampai camat. Proses panjang yang menurutnya bukan solusi, tapi hambatan.
“Dari pabrik langsung ke Gabungan Kelompok Tani. Enggak ada ini-itu lagi. Produksi naik, pupuk yang langka ternyata bisa tidak langka,” ujarnya dengan nada tegas.
Dalam pengakuannya, Prabowo sudah memangkas aturan-aturan itu agar rantai distribusi lebih singkat dan berdampak langsung bagi petani. Sebuah langkah yang bukan hanya praktis, tapi juga menyentuh akar persoalan layanan publik.
Peraturan Bukan Alat Sektoral
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa banyak regulasi selama ini dibuat bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan sektoral.
“Peraturan penting untuk mengawasi dan mengamankan, tapi yang hanya mempertahankan kekuasaan sektoral harus kita tinggalkan,” ujarnya lugas.
Gak bisa dipungkiri, Raners, beberapa kebijakan publik memang kerap disusupi ego sektoral, membuat pelayanan mandek dan pembangunan terhambat. Kalau hal ini terus dibiarkan, pembangunan yang cepat dan menyeluruh akan jadi angan-angan semata.
Efisiensi Bukan Sekadar Janji
Melalui semangat deregulasi ini, Prabowo ingin menciptakan ekosistem pemerintahan yang responsif, khususnya dalam sektor vital seperti pertanian dan ketahanan pangan.
Langkah konkret ini jadi penanda bahwa negara hadir bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempercepat dan menyederhanakan urusan rakyat.
Raners, pidato ini bukan sekadar retorika panggung. Tapi sinyal kuat bahwa ke depan, pemerintahan akan makin terbuka, lincah, dan memotong segala hal yang bikin proses jadi rumit. Apakah ini awal dari Indonesia yang lebih gesit? Kita tunggu bareng-bareng.
Pantau terus langkah deregulasi strategis Prabowo hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Humas BPMI Setpres/Laily Rachev
