Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Langkah tegas diambil pemerintah. Empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat resmi dicabut. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno pun menyambut keputusan ini dengan penuh apresiasi.
Bukan cuma soal hukum, ini menyangkut masa depan lingkungan Indonesia. Eddy menyebut pencabutan ini sebagai langkah konkret Presiden Prabowo dalam membuktikan keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan.
“Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
Raja Ampat Lebih dari Sekadar Destinasi
Raners, Raja Ampat bukan cuma magnet wisata dunia, tapi juga aset ekologis dan kultural milik bangsa. Itu sebabnya, Eddy Soeparno dengan tegas bilang:
“Sikap kami jelas, Raja Ampat harus diselamatkan dan diproteksi dari kerusakan lingkungan serta keanekaragaman hayati,” tegasnya.
Sejak ditetapkan sebagai Geopark Nasional (2017) dan diakui UNESCO sebagai Global Geopark (2023), Raja Ampat makin menguatkan posisinya sebagai kawasan konservasi.
“Keberadaan tambang nikel di kawasan ini sangat berisiko terhadap ekosistem laut yang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan, koral, dan biota laut lainnya. Saya mendukung penghentian permanen aktivitas pertambangan di Raja Ampat,” lanjutnya.
Ekosistem Laut Harus Dijaga
Langkah pemerintah ini nggak cuma menyelamatkan alam, tapi juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia di mata dunia. Eddy menilai keberpihakan terhadap lingkungan jadi nilai penting dalam tata kelola negara.
“Tujuan utamanya adalah memastikan Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata alam kelas dunia dengan kekayaan hayati yang luar biasa. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan bangsa dan dunia,” tutur Eddy lagi.
Bukan Sepihak, Tapi Berdasar Kajian
Pencabutan empat IUP ini juga nggak asal-asalan, loh. Eddy menjelaskan bahwa semua dilakukan lewat mekanisme evaluasi lintas kementerian. Ada Kementerian ESDM, KLHK, dan Kementerian Kehutanan yang ikut terlibat dalam prosesnya.
“Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga cermat dalam menimbang dampak dan legalitas aktivitas pertambangan di kawasan yang sensitif secara ekologis,” ujarnya.
Langkah ini jelas bisa jadi preseden baik buat pengelolaan sumber daya alam di daerah lain, asal semangat utamanya tetap: jaga lingkungan, lindungi generasi mendatang.
Siapa Saja yang Dicabut IUP-nya?
Presiden Prabowo Subianto memutuskan pencabutan IUP terhadap empat perusahaan di Raja Ampat, yakni:
PT Anugerah Surya Pratama
PT Nurham
PT Mulia Raymond Perkasa
PT Kawei Sejahtera Mining
“Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” jelas Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers (Selasa, 10/6/2025).
Raners! Di tengah tekanan ekonomi dan ambisi eksplorasi, langkah ini jadi sinyal positif: masih ada ruang untuk menyelamatkan alam Indonesia.
Terus pantau komitmen hijau lainnya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Humas MPR RI
