Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Penerimaan siswa baru tahun ini bukan main seriusnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti langsung turun ke lapangan, meninjau langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di SMA Negeri 1 Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Tujuannya? Nggak lain memastikan kebijakan pusat benar-benar diterapkan serentak dan merata di daerah.
“Secara nasional, SPMB ini sudah mulai kita berlakukan. Sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, yang mencakup empat jalur penerimaan yaitu domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi,” ujar Mendikdasmen Mu’ti dalam pernyataan tertulis, Rabu (11/6/2025).
Di sela-sela kunjungan, Mendikdasmen juga berdialog langsung dengan para operator sekolah, serta menyapa siswa dan orang tua yang sedang mengantre—hal kecil yang memperlihatkan bahwa kebijakan bukan hanya tentang aturan, tapi juga soal empati.
Jalur Lengkap, Mekanisme Terbuka
Dampak dari kebijakan pusat pun sudah terasa. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB di daerahnya mengacu penuh pada Permendikdasmen dan turunannya.
“Turunannya berupa petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan kepala daerah, dan dari juknis itu diturunkan menjadi petunjuk operasional teknis oleh kepala dinas pendidikan, mencantumkan empat jalur penerimaan beserta kuotanya,” jelas Heni.
Semua tahapan kini sudah masuk fase pelaksanaan. Dan harapannya, proses ini bukan cuma administratif belaka—melainkan benar-benar menghadirkan keadilan pendidikan.
“Mudah-mudahan semua proses ini berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan,” katanya.
Antrean, Verifikasi, dan Harapan Orang Tua
Di SMA Negeri 1 Mayong, proses SPMB berlangsung padat namun teratur. Kepala sekolah Fatkhur Rozi menyebut bahwa sekolahnya membuka 10 rombel dengan total kuota sekitar 360 siswa. Namun hingga hari itu, sudah 526 calon murid melakukan verifikasi.
“Kuota SMAN 1 Mayong adalah 10 rombongan belajar, kurang lebih 360 siswa. Saat ini sudah ada 526 calon murid baru yang melakukan verifikasi berkas di sekolah kami,” ungkap Rozi.
Tak hanya membuka layanan di sekolah, mereka juga menyediakan dukungan bagi pendaftar yang tidak memiliki akses internet. Bahkan semua panitia SPMB di sekolah ini telah menandatangani pakta integritas demi menjaga proses tetap bersih.
“Kami juga membuka layanan aduan melalui media sosial, yang melayani semua pendaftar dengan baik, bagaimanapun kondisi mereka,” ujarnya.
Pendidikan Berkualitas Harus Dimulai dari Tata Kelola yang Bersih
Raners, langkah yang dilakukan Mendikdasmen dan seluruh elemen pendidikan ini jelas menunjukkan bahwa penerimaan murid baru bukan sekadar tahapan administratif, tapi penentu keadilan akses pendidikan. Ketika semua pihak terlibat dan bertanggung jawab—mulai dari kementerian, daerah, sekolah, hingga panitia lokal—barulah sistem ini bisa jadi ruang tumbuh yang adil dan setara bagi setiap anak bangsa.
Terus ikuti perkembangan sistem pendidikan kita hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
RK | Foto: HO-Humas Kemendikdasmen