Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Hilirisasi industri tambang yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto memang membuka peluang besar bagi ekonomi nasional, tapi suara dari parlemen mengingatkan satu hal penting: alam nggak boleh jadi korban.
Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi nasional, termasuk nikel. Tapi ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam, terutama di daerah rawan seperti Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Indonesia harus bisa maju secara industri tanpa mengorbankan alamnya sendiri. Kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo patut didukung, dengan catatan lingkungan harus dijaga dan masyarakat lokal harus dilindungi serta dilibatkan,” tegas Meitri dalam keterangannya kepada Parlementaria, Selasa (10/6/2025) kemarin.
Raja Ampat dalam Bahaya: Investigasi KLHK Ungkap Kerusakan
Raners, wilayah seperti Pulau Gag, Kawe, dan Manuran di Raja Ampat kini menghadapi kerusakan hutan tropis, sedimentasi laut, dan degradasi ekosistem pesisir. Investigasi terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap kondisi yang kian memprihatinkan akibat aktivitas tambang nikel.
Meitri yang juga menjabat di Panja Lingkungan Hidup DPR RI menegaskan bahwa praktik tambang tersebut diduga melanggar sejumlah undang-undang, termasuk:
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Putusan MA No. 57/P/HUM/2022
Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023
“Selain itu, aktivitas tambang di pulau kecil juga diduga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung… yang secara tegas melarang praktik pertambangan di pulau kecil karena bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem,” ungkap Meitri.
Jangan Kompromi dengan Perusak Lingkungan
Menurut Meitri, negara harus tegas terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan, apalagi jika beroperasi di wilayah yang secara hukum wajib dilindungi.
“Keberanian Presiden Prabowo untuk menghentikan aktivitas tambang yang terbukti mencemari lingkungan dan merugikan komunitas lokal patut didukung sebagai wujud keberpihakan terhadap masa depan bumi Indonesia,” lanjutnya.
Pandangan ini seolah jadi panggilan moral untuk semua pihak, agar pembangunan nggak cuma soal angka, tapi juga soal warisan ekologi untuk anak cucu.
Hilirisasi Ya, Tapi Harus Berkeadilan
Meski begitu, Meitri tetap menyebut hilirisasi adalah langkah strategis yang mampu meningkatkan nilai tambah, terutama di sektor nikel yang vital untuk baterai kendaraan listrik. Tapi ada syaratnya: harus berkeadilan ekologis.
“Hilirisasi harus dijalankan secara partisipatif, transparan, dan berdasarkan pemetaan ekologis yang akurat. Aspek-aspek ini harus menjadi perhatian utama pemerintah,” tegasnya lagi.
Meitri menyerukan agar pemerintah:
Menegakkan hukum atas pelanggaran lingkungan
Mengevaluasi seluruh izin tambang di wilayah konservasi
Melibatkan masyarakat lokal dan lembaga adat dalam setiap keputusan
“Hilirisasi adalah jalan untuk mensejahterakan rakyat, bukan melukai alam. Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang menjaga warisan lingkungan hidup bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
Raners! Suara dari Senayan ini bukan sekadar kritik, tapi sinyal peringatan. Kita perlu pertumbuhan ekonomi, tapi jangan sampai masa depan ekosistem justru dibayar mahal. Terus pantau isu-isu strategis seperti ini hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Humas DPR RI/Dok.Andri
