Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Isu soal aktivitas tambang yang diduga ilegal dan merusak alam kembali mencuat, kali ini menyeret nama besar Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tapi tunggu dulu, jangan cepat terpancing emosi. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno justru meminta publik tetap tenang sembari menunggu fakta lapangan.
Politikus PAN itu menyatakan tengah mengawal langsung laporan soal dugaan pelanggaran pertambangan yang bisa merusak kawasan Geopark Dunia versi UNESCO tersebut. Namun ia menekankan, semua perlu didasarkan pada data valid, bukan sekadar narasi yang viral.
“Saat ini saya tengah menghimpun dan mempelajari data lapangan tentang potensi pelanggaran yang diduga dilakukan pelaku usaha. Karena banyaknya berita yang muncul di media sosial, saya berharap masyarakat jangan terpancing provokasi, khususnya dari elemen asing, sebelum kita benar-benar dapat memverifikasi temuan aktual di wilayah Raja Ampat,” kata Eddy.
Ketika Alam Terkorbankan demi Tambang
Eddy nggak menutup mata bahwa jika pelanggaran benar-benar terjadi, itu akan mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia. Sebab Raja Ampat bukan tempat biasa—ia adalah ikon eco-tourism yang dikenal luas di kancah global.
“Reputasi Indonesia sebagai tujuan Eco-wisata dunia akan terpuruk jika pada akhirnya hasil kajian Kementrian ESDM dan Lingkungan Hidup mengonfirmasi terjadinya kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat kegiatan penambangan yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Masalahnya, praktik tambang sering berdalih atas nama ekonomi. Tapi Eddy tegas: ekonomi boleh jalan, asal taat aturan.
“Sekali lagi saya tegaskan, kegiatan ekonomi dalam bentuk apapun wajib berjalan di dalam koridor hukum yang mengaturnya. Jika ada yang melanggar ketentuan atau bahkan tidak mengindahkan ketentuan sama sekali, selayaknya diganjar hukuman penjara yang berat, mengganti rugi biaya lingkungan yang rusak, serta masuk black list pertambangan untuk seterusnya,” tegasnya.
Antara Hilirisasi dan Hukuman
Eddy mengakui sektor pertambangan penting bagi negara. Tapi ia juga mengingatkan: jangan sampai mengorbankan harta karun ekowisata yang tak ternilai harganya. Sebab Raja Ampat adalah “anugerah dari Yang Maha Kuasa”, begitu katanya.
“Raja Ampat adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk Indonesia dan menjadi kebanggaan alam kita semua. Sehingga jika ditemukan pelanggaran pertambangan, saya mendukung untuk ditindak hukum secara tegas dan berat,” lanjutnya.
Waspadai Provokasi Asing
Satu hal lagi yang bikin Eddy waspada: isu ini jangan sampai ditunggangi oleh pihak luar. Apalagi jika tujuannya bukan penyelamatan lingkungan, tapi memecah belah opini dan melemahkan kedaulatan.
“Kita juga patut waspada jika ada institusi atau LSM asing yang ikut menyulut kontroversi, sehingga masyarakat Indonesia bereaksi terhadap berita kerusakan yang terjadi padahal faktanya masih dikaji saat ini,” pungkasnya.
Raners! Dalam isu lingkungan, kita butuh mata yang jernih, bukan hanya suara keras. Karena menyelamatkan alam nggak cukup dengan teriakan, tapi juga data dan tindakan nyata.
Terus pantau kelanjutannya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Humas MPR RI
