Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Seruan lantang datang dari timur Indonesia. Senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak Presiden Prabowo Subianto turun langsung menyelesaikan polemik pertambangan nikel yang dinilai mengancam kawasan Raja Ampat, surga biodiversitas laut dunia.
“Saya Paul Finsen Mayor, senator yang mewakili Papua Barat Daya, termasuk di dalamnya Raja Ampat, mendesak Presiden Prabowo untuk menindak tegas. Presiden harus turun langsung,” kata Paul dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/6/2025).
Pemda Dilema, Pusat Punya Kuasa
Paul mengungkapkan bahwa posisi Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Raja Ampat berada dalam kondisi yang serba salah. Mereka seolah tak berdaya menghadapi praktik tambang yang dinilai merusak lingkungan, karena kewenangan izin pertambangan dipegang Pemerintah Pusat.
“Dalam hal ini saya berpihak kepada pemprov dan pemkab. Jadi, jangan timpakan kesalahan kepada mereka, di mana setelah UU Minerba resmi diundangkan, dalam pasalnya disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat,” jelas Paul.
Raners, ini bukan sekadar soal izin administrasi. Isu ini menyentuh harkat konservasi dan keberlanjutan lingkungan yang sudah diakui dunia. Menariknya, Senator Paul juga menyinggung benturan regulasi antara UU Minerba dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“Di dalam UU No 1 Tahun 2014, tidak ada satu pasal yang melegalkan eksplorasi tambang di pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat. Prioritas pemanfaatannya hanya untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian,” ujarnya.
Raja Ampat: Warisan Dunia yang Gak Boleh Terkikis
Senator Paul kembali mengingatkan bahwa Raja Ampat bukan kawasan biasa. Daerah ini punya status UNESCO sebagai Global Geopark, dengan kekayaan hayati laut yang tak tertandingi.
Sayangnya, tekanan eksploitasi sumber daya seringkali berhadapan langsung dengan kepentingan ekologis. Ketika izin tambang keluar, masyarakat lokal dan pemerintah daerah kerap hanya bisa menonton, tanpa kuasa untuk membela tanahnya sendiri.
“Raja Ampat punya keanekaragaman hayati laut terkaya dan paling beragam di dunia. Kita harus pastikan itu nggak hilang hanya karena tambang,” begitu kira-kira pesan di balik desakan Paul.
Sinyal dari ESDM: Operasi Dihentikan Sementara
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya menghentikan sementara operasi tambang nikel PT GAG Nikel di Raja Ampat. Hal ini dilakukan sembari menunggu proses verifikasi lapangan yang lebih menyeluruh.
“Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil saat jumpa pers, Kamis (5/6) lalu.
Langkah ini jadi angin segar. Tapi, apakah cukup? Banyak pihak masih menanti langkah nyata lebih lanjut, termasuk sinergi antarinstansi dan komitmen pemerintah pusat untuk mengedepankan ekologi di atas eksploitasi.
Raners, ini bukan sekadar konflik kebijakan. Ini ujian komitmen kita menjaga warisan bumi paling kaya biodiversitasnya. Bila suara dari timur tak kita dengar, maka pelan-pelan kekayaan itu bisa hilang dalam diam.
Pantau terus kelanjutannya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
RK | Foto: HO-Humas DPD RI/Dok. Pribadi
