Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Sorotan terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah kembali mencuat. Tapi tenang dulu, ini bukan soal pemangkasan layanan, justru sebaliknya: jaminan bahwa pelayanan masyarakat tetap jadi prioritas utama, walau anggaran sedang dikencangkan.
DPRD DKI: Layanan Publik Gak Boleh Turun Kualitasnya
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menegaskan bahwa rapat RKPD yang sedang berlangsung saat ini fokus pada efisiensi—khususnya di sektor belanja pegawai dan penyempurnaan APBD.
“Salah satu hal yang ditekankan tentunya efisiensi dari belanja pegawai dan penyempurnaan APBD agar digunakan secara efisien untuk hal-hal dan tidak menurunkan kualitas pelayanan publik,” ujar Alia, Jumat (16/5/2025).
Ia menekankan, meskipun ada penyesuaian anggaran, masyarakat gak boleh dirugikan.
“Pelayanan masyarakat tetap diutamakan, mungkin walaupun anggarannya ada perubahan tetap tidak ada yang dikurangi kualitas pelayanannya,” tandasnya.
Pesannya jelas, Raners. Meskipun keuangan daerah harus disesuaikan dengan arahan pusat, jangan sampai pelayanan kepada warga jadi korban efisiensi.
Khozin: Dukung Hotel Oke, Tapi Jangan Kebablasan
Dari sisi nasional, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin juga angkat bicara soal pelonggaran anggaran pemda untuk kegiatan rapat di hotel. Menurutnya, ini adalah langkah yang tepat untuk mendukung industri perhotelan yang sempat lesu. Tapi… perlu pedoman yang jelas.
“Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah,” kata Khozin, Sabtu (7/6/2025).
Namun, ia mewanti-wanti soal potensi kebablasan. Apalagi, surat edaran Kemendagri Nomor 900/833/SJ yang diterbitkan pada 23 Februari 2025 belum memuat pedoman teknis terbaru terkait relaksasi.
“Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” tegasnya.
Khozin mengingatkan, jangan sampai semangat efisiensi malah berubah jadi penghambur anggaran seremonial yang nggak tepat sasaran.
“Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” katanya.
Layanan Utama Tetap Dijaga, Rambu Anggaran Diperjelas
Raners, dari Jakarta hingga Senayan, suara yang sama menggema: efisiensi boleh, tapi jangan ganggu layanan publik. Sementara itu, relaksasi belanja ke hotel bisa dimaklumi sebagai dukungan terhadap ekonomi, asal jangan dijadikan celah pemborosan. Kuncinya? Regulasi yang presisi dan pengawasan yang ketat.
Kebijakan yang baik adalah yang menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar seremonial. Yuk terus kawal anggaran daerah agar tepat guna. Cek update selanjutnya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
Foto: HO- Humas DPR RI
