Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Puncak ibadah haji 1446 H/2025 M sudah di depan mata. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar siaga penuh. Apalagi tahun ini, skema penyelenggaraan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) mengalami penyesuaian besar lewat sistem multi syarikah.
“Pelaksanaan haji sejauh ini sudah cukup baik, jadi harus terus dipertahankan saat puncak haji. Pastikan jemaah mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Bagi lansia, treatment khusus harus diperhatikan,” ungkap Puan, Rabu (4/6/2025).
Puan menilai titik puncak haji bukan hanya sakral secara spiritual, tapi juga sangat krusial secara logistik dan kesehatan fisik. Maka kesiapan semua pihak wajib dimaksimalkan.
Sistem Baru, Tantangan Baru
Tahun ini, Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem multi syarikah, yang mengorganisasi jemaah berdasarkan kafilah, bukan lagi kloter. Artinya, PPIH harus bekerja ekstra memahami alur dan data jemaah secara rinci agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
“PPIH dapat memastikan data jemaah, termasuk yang akan melakukan murur, untuk diserahkan secara akurat dan tepat waktu ke pihak syarikah. Hal ini guna mencegah disinformasi atau jemaah tersasar,” katanya.
Puan juga menekankan pentingnya penjelasan menyeluruh kepada jemaah agar memahami sistem baru ini dengan tenang dan jelas.
Di tengah cuaca ekstrem dan padatnya mobilitas jemaah, segala bentuk disorientasi bisa berisiko fatal jika tidak diantisipasi.
Kesehatan dan Lansia Jadi Prioritas
Puan meminta tim kesehatan PPIH untuk segera memetakan jemaah rentan, termasuk lansia dan penderita komorbid, demi mencegah insiden seperti kelelahan ekstrem hingga heatstroke.
“Kami juga berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan pribadi, tidak memaksakan diri jika tidak dalam kondisi prima, serta mematuhi arahan dan panduan dari petugas,” imbaunya.
Langkah antisipatif seperti ini menurutnya bukan cuma soal teknis, tapi wujud kasih sayang negara terhadap warganya di tanah suci.
DPR Akan Evaluasi Menyeluruh
Setelah ibadah haji selesai, DPR berencana meminta laporan komprehensif dari Kementerian Agama, PPIH, serta mitra lain untuk menyusun kebijakan haji ke depan yang lebih baik.
“Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pasca pelaksanaan haji tahun ini,” tegas Puan.
DPR juga menyoroti kasus jemaah haji furoda yang gagal berangkat karena visanya nggak terbit. Meskipun haji furoda merupakan hak prerogatif Arab Saudi, DPR akan tetap mengawal perlindungan bagi jemaah dan penyelenggara travel.
“Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan,” jelasnya.
Doa untuk Puncak Ibadah
Menutup pernyataannya, Puan menyampaikan doa khusus untuk seluruh jemaah haji asal Indonesia.
“Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan khusyuk, sehat, dan aman. Kami mendoakan agar semua ibadah diterima oleh Allah SWT dan para jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur dan selamat,” tutupnya.
Raners! Puncak ibadah haji bukan cuma urusan spiritual, tapi juga urusan manajemen krisis dan logistik. Semua pihak sedang bekerja keras agar momen suci ini jadi sempurna untuk jutaan umat.
Terus pantau liputannya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Humas DPR RI/dok/vel
