Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Suara keras kembali menggema dari parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap praktik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bukan sekadar penolakan biasa, ini adalah seruan darurat untuk menyelamatkan kawasan yang jadi wajah Indonesia di mata dunia.
“Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan. Jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel,” tegas Novita dalam keterangan resminya, Rabu (4/6/2025).
Raja Ampat bukan hanya punya 610 pulau kecil dan karang yang memesona, tapi juga menjadi rumah bagi 75 persen spesies laut dunia, termasuk 540 jenis karang dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Tapi kini, sebagian kawasan itu justru telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP)—sebagian bahkan sudah aktif ditambang.
Undang-Undang Dilanggar, Ekosistem Terancam
Novita nggak asal bicara, Raners. Ia merujuk langsung ke UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau kecil harusnya untuk pariwisata, konservasi, dan budidaya laut. Nggak ada satu pun pasal yang melegalkan tambang di kawasan ini.
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan jelas menyebut bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian,” tegasnya.
Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat menyebutkan sektor wisata menyumbang PAD Rp150 miliar per tahun, dengan kunjungan mencapai 30.000 wisatawan, dan 70 persen di antaranya turis mancanegara.
Tapi kalau kerusakan lingkungan dari tambang dibiarkan? Novita bilang potensi anjloknya pendapatan wisata bisa sampai 60 persen, dan itu akan langsung memukul ekonomi masyarakat adat.
“Kalau kerusakan lingkungan akibat tambang terus berlanjut, pendapatan pariwisata bisa anjlok hingga 60 persen. Ini langsung mengancam mata pencaharian masyarakat adat,” ucapnya.
Negara Gagal Paham?
Raners, Novita juga menyoroti bagaimana negara baru bergerak setelah ada tekanan publik. Ia menyindir rencana evaluasi IUP tambang oleh pemerintah yang terkesan lambat dan reaktif.
“Negara abai jika tidak diprotes, dan menganggap diamnya rakyat sebagai tanda persetujuan,” katanya dengan nada getir.
Karena itu, ia mendesak lahirnya RUU Pariwisata, yang kini tengah digodok di Komisi VII. Harapannya, destinasi wisata strategis seperti Raja Ampat mendapat perlindungan hukum yang kuat, sehingga nggak bisa lagi disentuh oleh kepentingan eksploitasi tambang.
“Hilirisasi boleh, tapi jangan tempatkan di lokasi yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia,” tandasnya.
Suara Tegas dari Timur
Seruan Novita adalah suara dari parlemen untuk masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan generasi muda yang ingin masa depan Indonesia lebih hijau. Ia menuntut penghentian penerbitan IUP baru di Raja Ampat dan audit menyeluruh atas izin-izin yang sudah keluar.
Raners! Apa yang disuarakan Novita bukan sekadar peringatan, tapi ajakan bertindak. Raja Ampat terlalu berharga untuk dikompromikan, dan perjuangan ini bisa jadi momentum perubahan arah kebijakan nasional.
Pantau terus perjuangan lingkungan ini hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
RK | Foto: HO-Humas DPR RI/dok/vel
