Info Terkini dari Ranah Publik, Papua – Raners! Ada gerakan ekonomi yang sedang menyala dari ujung timur Indonesia. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) hadir sebagai solusi memotong rantai distribusi dan memberdayakan ekonomi desa secara adil dan berkelanjutan.
Langkah ini ia sampaikan dalam Peluncuran dan Monitoring Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Se-Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Senin (2/6/2025) lalu.
“Petani kita itu rata-rata korban terlalu panjangnya rentang kendali distribusi sehingga tengkulak yang untung. Kadang-kadang, panen padi rugi, panen cabai rugi. Maka dengan Kopdes ini, akan memotong rantai panjang tadi bapak ibu,” ujar Yandri.
Kita tahu, Raners, persoalan klasik seperti ini bukan hanya cerita di satu daerah. Tapi Papua, dengan medan dan logistiknya yang ekstrem, merasakan dampaknya lebih berat. Maka, wajar jika kehadiran Kopdes disambut sebagai harapan baru.
Menghapus Ketergantungan, Mewujudkan Keadilan
Menurut Yandri, prinsip dasar dari Kopdes Merah Putih adalah menyederhanakan proses produksi dan distribusi, langsung dari petani ke konsumen. Dengan begitu, nilai lebih tak lagi dikuras tengkulak atau rentenir.
“Maka, jangan sampai rentenir atau pihak yang terlalu banyak ruang untuk melakukan eksploitasi kepada anak bangsa melalui bunga yang besar, bunga harian, yang sifatnya sesungguhnya tidak menolong,” kata Yandri tegas.
Ia menekankan, keadilan ekonomi dan stabilisasi harga bahan pangan di desa adalah salah satu misi utama dari kebijakan ini. Tapi tentu, jalan menuju sana nggak semulus teori. Pemerintah mengakui bahwa mengendalikan harga bukan perkara mudah.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Papua ini, bisa mengendalikan harga yang selama ini disparitasnya sangat tinggi khususnya di tanah Papua,” tambah Yandri.
Implementasi Keppres No. 9/2025: Percepatan Wajib
Raners, pembentukan Kopdes Merah Putih ini juga merupakan bagian dari implementasi Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Artinya, ini bukan sekadar wacana kementerian, tapi agenda negara.
“Kopdes Merah Putih ini harapan dan garda terdepan dalam memangkas dominasi tengkulak serta rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa,” tutup Yandri.
Kalau koperasi desa bisa berdiri kokoh di Papua, Raners, kenapa daerah lain nggak menyusul? Kebijakan ini mengingatkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran bukan soal slogan, tapi keberpihakan nyata.
Yuk, pantau terus perkembangannya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
AM | Foto: HO-Humas Kemendes PDT
