Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal polemik draft Peraturan Menteri PKP terkait batasan luas lahan dan lantai rumah tapak bersubsidi. Ara—begitu ia disapa—nggak menampik kalau ada perdebatan di publik. Tapi justru menurutnya, ini bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Sekarang masih tahapan dari masukan-masukan. Pro kontra itu biasa. Tujuannya kan baik,” ujar Ara di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Gak semua polemik harus dianggap hambatan. Ara menilai kritik dan saran justru bisa membuat penyusunan aturan jadi lebih terbuka, lebih akuntabel.
“Saya sebagai Menteri sangat terbuka soal draft Peraturan Menteri PKP itu. Saya tidak membatasi, silakan kalau mau kritik dan saran. Adanya kritik di depan makin bagus sehingga kerja kami nyaman,” tegasnya.
Bukan Sekadar Bangun, Tapi Hadirkan Pilihan Nyata
Raners, perlu dicatat, substansi dari draft aturan ini ditujukan buat mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan. Kenapa penting? Karena makin hari, lahan perkotaan makin sempit dan harga tanah makin melambung.
“Nantinya akan semakin banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu akan sangat bagus bagi pengembang karena dituntut makin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah,” jelas Ara.
Berarti? Rumah subsidi ke depan bukan lagi satu rupa satu pola. Tapi bisa muncul dengan desain yang beragam—tentu tetap sesuai standar—sehingga masyarakat punya pilihan nyata, bukan cuma iming-iming brosur.
Jangan Jual Gambar, Bangun Dulu Baru Tawarkan
Poin ini jadi perhatian khusus dari Ara. Ia mewanti-wanti para pengembang untuk berhenti menjual harapan palsu lewat brosur, tapi tunjukkan rumah yang benar-benar sudah berdiri.
“Jadi masyarakat yang akan membeli rumah subsidi harus benar-benar melihat bangunan rumahnya jadi dulu dan bukan pilih gambar di pamplet. Risikonya ada di pengembang karena mereka harus bangun rumahnya dulu,” tandasnya.
Opini ini jadi angin segar di tengah masih banyaknya proyek perumahan subsidi yang hanya berupa janji, bukan realisasi. Di sisi lain, ini juga sinyal bahwa pemerintah ingin peluang rumah terjangkau benar-benar sampai ke tangan yang tepat.
Raners! Momen ini bisa jadi peluang emas untuk membenahi ekosistem rumah subsidi. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi justru jadi bahan bakar menuju kebijakan yang benar-benar ramah rakyat.
Pantau terus progres draft aturan ini, hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
RK | Foto: Dok. Kementerian PKP
