Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Pemerintah mulai merespons serius putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pendidikan dasar digratiskan, termasuk di sekolah swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut dan menyiapkan rapat khusus lintas kementerian.
“Kita mempelajari keputusan tersebut. Pak Mendikdasmen sudah membuat rapat, saya juga menyiapkan,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Menurut Menkeu, beberapa kementerian termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Sekretariat Negara akan duduk bersama membahas dampak keuangan dari keputusan tersebut. Sampai berita ini disusun, waktu pelaksanaan rapat belum diumumkan.
Fokus pada Dampak Anggaran dan Skema Implementasi
Menariknya Raners, bukan hanya kementerian keuangan yang bersiap. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga menegaskan, pemerintah tetap patuh pada putusan MK—tapi implementasinya butuh koordinasi yang matang.
“Keputusan MK itu final and binding (final dan mengikat). Karena itu tentu saja dalam pelaksanaannya kami semua terikat putusan MK itu,” kata Abdul Mu’ti dalam pernyataan terpisah.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan fokus pada tiga langkah: memahami substansi putusan, mengevaluasi kebijakan pendidikan saat ini, dan menyusun skema baru yang realistis secara anggaran.
“Yang penting lagi adalah Bapak Presiden, dan persetujuan DPR terkait dengan anggaran,” tegasnya.
Pendidikan Gratis: Hak Konstitusional, Tapi…
Raners, putusan MK yang dibacakan pada 27 Mei 2025 ini muncul setelah gugatan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan tiga orang ibu rumah tangga yang memperjuangkan akses pendidikan setara dan bebas biaya di seluruh satuan pendidikan dasar—baik negeri maupun swasta.
Putusan ini menyatakan bahwa negara, baik pusat maupun daerah, wajib menggratiskan SD, SMP, dan madrasah sederajat, tanpa membedakan status sekolah. Sebuah langkah monumental, tapi juga menantang dari sisi fiskal.
Langkah ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional, bukan sekadar pilihan. Namun pelaksanaannya perlu kehati-hatian agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga, terutama di sekolah swasta yang selama ini mengandalkan dana mandiri.
Raners! Pendidikan gratis bisa jadi tonggak baru menuju keadilan sosial di sektor pendidikan. Tapi satu hal pasti: butuh sinergi dan keberanian anggaran untuk mewujudkannya.
Ikuti terus perkembangan langkah pemerintah hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: Istimewa
