Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Isu pengelolaan sampah kembali mengemuka di Bali. Kali ini giliran Desa Temesi, Gianyar yang menjadi sorotan usai muncul rencana relokasi TPA dari Suwung ke Temesi. Gubernur Bali Wayan Koster pun langsung bergerak cepat: berdialog langsung dengan tokoh adat dan warga Temesi untuk menyerap aspirasi mereka.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali I Made Rentin, Gubernur Koster telah mengadakan pertemuan terbatas yang dihadiri oleh Perbekel, Jro Bendesa adat, hingga tokoh masyarakat, didampingi Bupati Gianyar.
“Beliau berdialog dengan perangkat desa mulai Pak Perbekel, Jro Bendesa adat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, ingin mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat,” kata Rentin, Senin (2/6/2025).
Sikap warga Temesi cukup tegas. Mereka menolak keras rencana pemindahan sampah dari TPA Suwung ke wilayah mereka. Pasalnya, TPA Temesi sudah menampung beban berat dari Gianyar saja. Belum lagi bau, limbah, hingga risiko kebakaran saat musim kemarau.
Antara Aspirasi Warga dan Urgensi Teknologi
Raners, Gubernur Koster langsung turun ke lokasi setelah sesi dialog. Ia ingin memastikan bahwa sistem di TPA Temesi sudah berjalan sesuai tata kelola yang baik, termasuk penerapan pemilahan sampah yang dinilai menjadi keunggulan Kabupaten Gianyar.
“Pemprov Bali melihat Kabupaten Gianyar salah satu yang bagus dalam pengelolaan sampahnya, sehingga dilirik, karena sulit diterapkan di daerah lain seperti Denpasar,” ungkap Rentin.
Namun realitanya, sebagian warga belum merasa yakin. Masuk akal juga, sih. Pengelolaan internal boleh saja bagus, tapi kalau volume sampah melonjak karena tambahan dari Denpasar dan Badung, kekhawatiran akan ledakan limbah tetap jadi momok.
Bukan Sekadar Relokasi, Tapi Transformasi
Rencana ini ternyata nggak berdiri sendiri. Menurut Rentin, relokasi itu bagian dari proyek nasional yang berada dalam kendali pemerintah pusat. Mulai dari pengawasan Kementerian LH, pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR, sampai pembiayaan dari Kemenkeu.
“Pemindahannya bukan semata-mata untuk memindahkan sampahnya, namun membangun teknologi yang lebih canggih untuk mengolah sampah menjadi energi,” ujarnya.
Nah lo! Proyek ini bakal memakai teknologi pengolahan sampah modern. Rencananya proses perizinan dimulai Juli 2025, dan konstruksi sistem akan dimulai Januari 2026.
Pertanyaannya: apakah teknologi dan sistem itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah? Karena sebagus apapun teknologi, kalau komunikasi publiknya lemah, resistensi tetap akan tumbuh.
Raners, dalam kisah ini jelas terlihat: niat baik pemerintah perlu diimbangi dengan transparansi, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Karena bicara soal lingkungan, setiap keputusan harus berdampak jangka panjang.
Ikuti terus perkembangannya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: Rizky Setyo/detikBali
