Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kembali disuarakan Komisi II DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Denpasar, Wakil Ketua Komisi II Aria Bima menegaskan pentingnya menjadikan BUMD sebagai instrumen nyata peningkatan pendapatan daerah. Bukan cuma peran swasta atau BUMN, tapi daerah juga mesti punya taji di sektor ekonomi.
“Ini kita harapkan tidak hanya private sector atau BUMN tapi juga peran BUMD harus terlibat. Karena konsep BUMD ini tidak lepas dari konsepsi kita ingin bagaimana sistem otonomi daerah dan desentralisasi ini untuk semakin lebih diperkuat. Kita tidak hanya desentralisasi di sektor politik dan di sektor administrasi tapi juga di sektor ekonomi,” ungkap Aria Bima kepada Parlementaria saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi II ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).
Pernyataan itu bukan basa-basi, Raners. Aria mengajak kita menengok bahwa pembangunan besar-besaran dalam satu dekade terakhir sebenarnya membuka ruang untuk mengelola aset secara produktif—baik di laut, darat, atau hasil tambang.
Profesionalisme Jadi Kunci
Tapi, nggak cukup dengan semangat aja. Aria menekankan pentingnya SDM yang kompeten agar BUMD nggak jadi beban keuangan daerah.
“Di situlah sebenarnya Direktorat BUMD dan BLUD itu membuat suatu pembinaan-pembinaan supaya pengelolaan BUMD ini tidak justru sebaliknya menjadi beban keuangan daerah yang selalu ada permodalan daerah yang ditempatkan dan selalu saja tidak pernah untung,” jelasnya.
Kalau profesionalisme dijaga, kerja sama dengan sektor swasta—baik lokal maupun global—bisa lebih optimal. Efeknya, ketergantungan ke pusat juga makin berkurang. Itu yang disebut pembangunan berkelanjutan, bukan instan dan musiman.
Kolaborasi Lintas Wilayah Didorong
Raners, Aria juga mengusulkan agar pengelolaan BUMD nggak dibatasi sekat administratif. Menurutnya, sektor air minum, transportasi, dan pengelolaan laut justru lebih efektif kalau dikelola bersama.
“Kita harapkan skema BUMD air minum ini dibuat satu peraturan supaya bisa dipakai secara bersama-sama karena itu merupakan hal yang terkait hajat itu kurang banyak tetapi juga bisa memberikan kemanfaatan buat masing-masing daerahnya. Kemudian transportasi, kemudian juga wilayah laut biasanya pengelolaan wilayah pesisir, batas laut antar kabupaten ini antar provinsi ini tidak ada suatu batas yang jelas dalam satu wilayah tertentu maka pengelolaan sumber daya laut juga bisa diusahakan terutama kota kabupaten pesisir terkait dengan wilayah penangkapan,” paparnya.
Poin ini penting, apalagi di daerah-daerah yang sumber dayanya saling beririsan. Kolaborasi bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal keadilan dalam mengelola kekayaan alam.
Belajar dari Bali, Jangan Sampai Asing yang Untung Banyak
Masih dari Denpasar, Aria mengingatkan agar pengelolaan sektor wisata dan kelautan di Bali jangan sampai hanya dinikmati investor asing.
“Ini kunjungan kita ke Bali salah satu kita lihat bagaimana pengelolaan pariwisata di Bali termasuk pengelolaan sumber daya laut ini menjadi satu target capean untuk peningkatan pendapatan daerah di Bali tidak hanya sektor swasta atau bahkan banyak sektor swasta dari asing yang memanfaatkan keindahan pulau Bali ini,” pungkasnya.
Pernyataan itu mengandung pesan jelas: daerah harus berdaya atas kekayaannya sendiri, dan BUMD adalah salah satu kunci untuk mencapainya.
Raners! Peluang besar itu nyata, tinggal kemauan dan kemampuan yang perlu digarap. Kalau BUMD bisa profesional dan transparan, bukan nggak mungkin mereka jadi pilar kemandirian ekonomi daerah. Yuk, kawal bersama!
Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
RK | Foto: HO-DPR RI/Galuh/Andri
