Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Nah Raners! Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran DPD RI) menggelar sarasehan bertema “Peran DPD RI dalam Harmonisasi, Aspirasi, Tata Kelola, dan Pembangunan Desa untuk Mewujudkan Otonomi Desa yang Akuntabel dan Berkelanjutan dalam Kerangka RPJMN 2025-2029.”
Upaya konkret tersebut nampaknya penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat tata kelola desa.
Deputi Persidangan Sekretaris Jenderal DPD RI Oni Choiruddin pun mencatat bahwa forum ini mencerminkan komitmen Sekretariat Jenderal dalam mendukung anggota DPD RI mengelola aspirasi masyarakat dan daerah.
“Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang tata kelola desa sejalan dengan semangat DPD RI membangun daerah untuk Indonesia. Dengan semangat ini, kita mengedepankan model pembangunan yang lahir dari inisiatif dan kreativitas masyarakat desa,” ungkap Oni saat membuka sarasehan tersebut.
Transisi dari semangat ke realita
Bahkan Kepala Puskadaran Sri Sundari juga menambahkan bahwa sejak UU No.6/2014 disahkan, otonomi desa telah menunjukkan kemajuan signifikan.
“Melalui sarasehan ini, kita ingin merumuskan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan APBN 2026, demi penguatan tata kelola dan pembangunan desa yang lebih baik,” ujar Sri Sundari, penuh optimisme.
Namun, berbagai tantangan seperti tata kelola pemerintahan dan keuangan, kesenjangan digital, serta kapasitas aparatur desa masih harus diselesaikan.
Jembatan antara daerah dan kebijakan nasional
Pada sisi lainnya, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Tabrani, juga menegaskan peran strategis DPD RI sebagai jembatan antara daerah dan kebijakan nasional.
Menurutnya, DPD RI bisa berperan dalam harmonisasi regulasi desa, penyerapan aspirasi, serta penguatan tata kelola dan pemerintahan desa.
“DPD RI adalah suara daerah yang memastikan desa menjadi mandiri, sejahtera, dan berdaya saing dalam kerangka prioritas nasional,” kata Tabrani penuh semangat.
Pilar Ketahanan Desa
Tak ketinggalan, Ketua APTANNAS Margaretha Hanita menyuarakan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan desa digital sebagai pilar ketahanan desa.
“Peningkatan kualitas SDM adalah kunci utama untuk memperkuat tata kelola desa yang lebih baik dan adaptif terhadap tantangan global,” pungkasnya.
Dari ruang-ruang diskusi penuh gagasan hingga aksi nyata, DPD RI terus mendorong agar desa tak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain utama dalam pembangunan bangsa.
Melalui sarasehan inspiratif ini, semangat gotong royong dan inovasi desa semakin hidup. Mari kita terus dukung semangat membangun dari desa!
Dengan kebijakan yang selaras, inovasi yang terus tumbuh, dan semangat kolaborasi yang kuat, Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Ikuti Ranah Publik, tempat nyaman untuk mencari informasi dan berita terkini yang menginspirasi.
)**AWN33/ Foto DPDRI
