Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Proses panjang penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akhirnya masuk ke tahap krusial. Badan Pengkajian MPR resmi membentuk dua Tim Perumus yang akan bekerja menyusun bentuk hukum dan substansi final PPHN, dengan target rampung pada 21 Juli 2025.
Rapat pleno pengambilan keputusan ini digelar di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Senin (26/5/2025), dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) serta Ketua Badan Pengkajian MPR Andreas Hugo Pareira, didampingi para wakil ketua Hindun Anisah, Benny K Harman, dan Tiffatul Sembiring.
“Berdasarkan Keputusan MPR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan Tahun 2019–2024, Badan Pengkajian periode 2024–2029 mendapat tugas antara lain untuk menuntaskan pembahasan substansi dan bentuk hukum PPHN serta melaporkan hasil kajian kepada Pimpinan MPR untuk diambil putusan pada bulan Agustus,” tutur Andreas.
Dari FGD hingga Tim Perumus
Raners, sejak Oktober 2024 lalu, lima kelompok kerja di dalam Badan Pengkajian telah melakukan FGD intensif dengan akademisi, praktisi, dan pakar dari berbagai perguruan tinggi. Tujuannya? Menguji sahih substansi PPHN sekaligus memetakan alternatif bentuk hukumnya.
“Sampai dengan 20 Mei 2025, masing-masing kelompok telah melaksanakan FGD untuk mendapatkan masukan dari para pakar… dalam bentuk uji sahih atas substansi PPHN maupun pilihan bentuk hukum PPHN,” ujar Andreas.
Dan kini, hasil diskusi panjang itu mulai diramu lebih konkret oleh dua tim teknis.
Komposisi: Representatif dan Merata
Tim Perumus I bertugas merumuskan bentuk hukum PPHN, sedangkan Tim Perumus II menyiapkan substansi isi haluan negara. Keduanya dibentuk secara proporsional berdasarkan fraksi dan kelompok DPD, totalnya ada 45 anggota yang dibagi rata.
Contohnya, Raners:
PDI Perjuangan: 3 orang di tiap tim
Partai Golkar: 3 orang di tiap tim
Gerindra, NasDem, PKB: terbagi dua
Kelompok DPD: 5 orang per tim
“Fraksi dan Kelompok DPD agar segera menyampaikan nama anggota yang masuk dalam Tim Perumus I dan Tim Perumus II,” imbuh Andreas.
Tim ini mulai bekerja pada 24 Juni 2025, dan diberi waktu kurang dari satu bulan untuk merampungkan tugas berat mereka.
Target: Kesepakatan Final di Juli
Badan Pengkajian menargetkan pengesahan substansi dan bentuk hukum PPHN pada 21 Juli 2025. Setelah itu, hasil kerja kedua tim akan dilaporkan ke Pimpinan MPR, dan ditindaklanjuti sesuai Tata Tertib MPR.
“Kita akan selesaikan dan kita akan laporkan kepada Pimpinan MPR,” tegas Andreas.
Raners! Di balik pembahasan teknokratik soal PPHN, tersimpan satu harapan besar: menyusun arah pembangunan nasional yang berkelanjutan dan terarah, tanpa kehilangan akarnya dalam konstitusi.
Pantau terus setiap langkahnya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Humas MPR RI
