Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Simak yaa, sudah lebih dari satu dekade nih, sejak moratorium diberlakukan pada 2014, hingga kini belum ada kejelasan soal nasib kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kabar hangat ini datangnya dari Senayan, dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto.
“Sampai kapan ini berlaku? Konstituen di daerah terus bertanya, dan saya pun sulit memberi jawaban,” ungkap Abraham, Sabtu (24/5/2025).
Padahal dalam Focus Group Discussion (FGD) DPD RI, 20 Mei lalu, Abraham sudah mempertanyakan hal ini kepada Direktur Penataan Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo.
Eehh … jawabannya justru terkesan mengambang, tanpa kejelasan kapan moratorium akan dicabut. Dan keresahan warga NTT ini terungkap saat kerap membandingkan dengan DOB di Papua.
“Jangan dibuat ngambang, harus ada kepastian dan tahapan yang jelas,” tegasnya.
Raners, warga NTT memang terus membandingkan kasus mereka dengan pemekaran DOB di Papua yang terus berjalan, sementara usulan dari NTT mandek sejak moratorium 2014.
DOB Amanatun, kapan !?
Salah satu daerah yang paling lantang menagih janji adalah Amanatun, wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Desakan agar Amanatun dimekarkan sudah diajukan jauh sebelum moratorium—tapi sampai sekarang belum digubris pemerintah pusat.
“Mereka bertanya, kapan Amanatun jadi DOB? Saya hanya bisa mendesak pemerintah, tapi belum ada respon,” ujar Abraham, yang juga Ketua Badan Sosialisasi MPR RI.
Bahkan, baru-baru ini, pada 19 Mei lalu, perwakilan masyarakat Amanatun mendatangi Abraham di Jakarta. Mereka datang lengkap: Bupati TTS Eduard Markus Lioe, Rektor UKAW Kupang Godlief F. Neonufa, tokoh pejuang DOB Nim Liu, dan Kabag Tata Pemerintahan Andre Pentury.
Misi mereka cuma satu, Raners: minta kejelasan dan desak realisasi.
Selektif Boleh, Tapi Jangan Diam
Abraham paham, pemekaran memang harus dilakukan secara selektif, tapi bukan berarti diabaikan. Ia mengusulkan prioritas diberikan pada:
Daerah perbatasan negara seperti Malaysia dan Timor Leste,
Wilayah rawan konflik seperti Papua,
Provinsi berpenduduk padat seperti Jawa Barat.
Tapi NTT? Termasuk wilayah yang rentan tertinggal dan sulit dijangkau, jelas butuh perhatian khusus.
Raners! Moratorium mungkin masih menggantung di level kebijakan pusat, tapi semangat perjuangan masyarakat di akar rumput nggak pernah padam. Mereka ingin pengakuan, ingin akses yang adil, dan ingin kemajuan—tanpa harus terus menunggu kabar yang entah datang kapan.
Ikuti terus gaung aspirasi dari NTT hingga pelosok negeri lainnya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
)**Awn33 | Foto: HO-Humas DPD RI
