Info Terkini dari Ranah Publik, Surabaya – Raners! Di tengah dinamika politik dan anggaran yang terus bergerak, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat pleno maraton bersama seluruh kepala perangkat daerah. Tapi ini bukan sekadar koordinasi rutin. Arahnya jelas: percepatan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kamis malam (22/5/2025).
Bukan Sekadar Mengejar IKU
Raners, dalam bahasa Khofifah, kerja birokrasi nggak boleh lagi hanya soal mengejar indikator kinerja umum (IKU). Karena realitasnya, warga desa butuh lebih dari angka. Mereka butuh jalan bagus, makanan bergizi, dan akses modal.
“Kita bukan bekerja demi IKU. Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya,” katanya.
Ia bahkan menyebut ukuran kesejahteraan mesti dilihat dari indeks gini ratio dan indeks Theil—dua indikator penting yang menggambarkan pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan.
Sinergi Lintas OPD Jadi Kunci
Dalam membedah berbagai sektor, Khofifah memberi contoh konkret: bagaimana petani tebu harus dibantu mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di sini, Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian wajib satu arah dengan Bank Jatim dan PT SGN.
“Kadisbun harus bangun sinergi agar petani tebu dapat mengakses,” tegas Khofifah.
Belum lagi soal jalan desa, yang jadi penghubung utama kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata lokal. Makanya, Dinas PU Bina Marga diminta gercep (gerak cepat).
Dan urusan gizi pun nggak luput. Khofifah menyentil pentingnya koordinasi dinas kesehatan dengan PKK dan posyandu untuk tekan angka stunting.
“Alhamdulillah capaian penurunan stunting kita sudah bagus dan harus kita genjot turun lebih signifikan lagi,” ujarnya.
Tiga Prioritas: MBG, Sekolah Rakyat, dan Kopdes
Khofifah juga mendorong percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Sampai 21 Mei 2025, sudah ada 5.597 koperasi terbentuk dari target 8.501, tersebar di lebih dari 5.000 desa dan 300 kelurahan. Sedangkan SPPG untuk MBG telah dibangun di 38 kota/kabupaten, melayani 240.277 siswa. Untuk Sekolah Rakyat, 12 lokasi sudah beroperasi dan tiga lagi sedang diusulkan.
“Saya minta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat,” tegas Khofifah.
“Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan sekolah rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat,” tambahnya.
APBD 2025: Masih Ada PR Realisasi
Rapat itu juga menyorot realisasi APBD 2025. Hingga 21 Mei, pendapatan daerah baru mencapai Rp9,9 triliun atau 35,05%, sedangkan belanja masih di angka Rp6,87 triliun atau 22,86%. Artinya, belum optimal. Tapi pesan Khofifah jelas: percepat tanpa kehilangan presisi.
Raners! Kerja pemerintah provinsi bukan hanya soal laporan di meja, tapi dampak yang terasa di tanah. Dan kalau semuanya tancap gas seperti ini, bukan nggak mungkin desa-desa di Jatim makin cepat menuju mandiri. Ikuti terus geliat pembangunan rakyat di akar rumput hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
RK | Foto: HO-Biro Adpim Jatim
