Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Ingat yaa, penolakan terhadap tindakan premanisme oleh Ormas yang mengganggu dunia usaha dan investasi harus diambil langkah hukum tegas.
Semata demi iklim investasi aman dan masa depan anak bangsa, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan.
Oleh karenanya, nggak tinggal diam nih, DPD RI secara tegas.menolak terhadap aksi-aksi yang meresahkan tersebut dalam Sidang Paripurna ke-13, (22/5/2025) di Kompleks Parlemen Senayan.
Nah begitu dong, bayangkan saja yaa, selama ini di lapangan kerap kian terasa publik berhadapan dengan maraknya tindakan premanisme. Apalagi yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, secara tegas menyampaikan bahwa tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum Ormas sudah sangat merugikan masyarakat.
Mereka merusak rasa aman, serta menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional!
Ia pun mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas demi menjaga stabilitas negara.
“Beberapa waktu terakhir ini, aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi sorotan publik. Kami tidak bisa diam melihat dunia usaha terganggu dan investor kehilangan kepercayaan,” ujar Sultan penuh ketegasan.
Ormas Preman Diberi Sanksi Hukum
Aksi premanisme yang merambah ke dunia usaha nggak cuman berdampak pada ketertiban umum, tetapi juga mengganggu roda ekonomi masyarakat kecil hingga besar.
Nah pada sidang resmi itu, DPD RI meminta Komite I segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait, demi menyusun langkah hukum yang konkret dan konsisten dalam menangani persoalan ini.
DPD RI mengirimkan sinyal bahwa negara nggak boleh kalah dengan oknum yang menjadikan ormas sebagai kedok untuk melancarkan aksi kekerasan, pemerasan, atau penguasaan lahan secara ilegal.
Undang – Undang Perubahan Iklim
Selanjutnya Sultan juga mengingatkan pentingnya penanganan perubahan iklim. Lantaran Indonesia membutuhkan undang-undang tersebut secara menyeluruh agar arah pembangunan bisa lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Undang-undang perubahan iklim akan menjadi pijakan kuat kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” imbuhnya.
Selain DPD RI menunjukkan komitmennya untuk mendukung program pemerintah seperti Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Bahkan Sultan mendorong agar para senator turun langsung ke daerah, untuk menanam pohon, menyediakan lahan dan bibit tanaman lokal, serta memastikan kolaborasi UMKM dan BUMDes berjalan optimal.
Negara Harus Selalu Berpihak
Sekali lagi, Raners! pernyataan tegas DPD RI menjadi pengingat bahwa negara harus selalu berpihak pada ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan.
Ini nggak sekedar mimpi lagi, ketika hukum ditegakkan dan rakyat diberdayakan, maka harapan akan masa depan yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan.
Terus ikuti Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi. Karena cuman di sini, suara publik menjadi pijakan untuk perubahan positif.
RK | Foto: HO-DPD RI
