Data Pasar Saham Indonesia

Ancaman terhadap Penegak Hukum? KPK Akui Penanganan Korupsi Penuh Tantangan

ancaman terhadap aparat penegak hukum
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025). Foto: ANTARA/Rio Feisal

Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Ada pernyataan yang bikin publik tercengang. Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka mengungkapkan bahwa sejumlah aparat penegak hukum (APH) di Indonesia mendapat ancaman serius dari pihak-pihak yang ingin lolos dari jerat hukum.

“Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu. Saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, mobilnya diikuti, dan rumahnya difoto. Kami paham itu,” ungkap Presiden saat menghadiri Kongres IV PP Tidar, Sabtu (17/5/2025) kemarin.

Ucapan Presiden ini pun langsung ditanggapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lewat Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, lembaga antirasuah ini menyebut bahwa dinamika seperti itu bukan hal baru dalam penanganan korupsi.

“Ya, penanganan perkara korupsi tentu punya kompleksitasnya masing-masing,” kata Budi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Senin (19/5/2025).

Bukan Sekadar Penindakan

Raners, Budi menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan cuma soal operasi tangkap tangan atau vonis, tapi juga menyangkut pencegahan, edukasi, dan penguatan sistem hukum.

“Aspek pencegahan, pendidikan, penindakan, bahkan koordinasi dan supervisi memiliki tantangannya masing-masing,” lanjutnya.

Dengan kata lain, KPK bekerja di medan yang nggak cuma teknis, tapi juga psikologis dan politis. Maka ketika tekanan muncul, entah dalam bentuk intimidasi fisik maupun pengaruh kekuasaan, itu menjadi bagian dari risiko yang memang harus dihadapi.

Sinergi Jadi Kunci Hadapi Tekanan

Lalu, bagaimana menyikapi ancaman ini? KPK menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga, baik dengan APH lain, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN. Semua harus terintegrasi dalam satu misi yang sama: bersih dari korupsi.

“KPK terus bersinergi, berkonsolidasi di internal, mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder,” tegas Budi.

Dalam konteks ini, Raners, penegakan hukum yang tegas butuh perlindungan politik dan publik. Kalau aparat terus diintimidasi, maka perjuangan hukum kita seperti berperang tanpa tameng.

Raners! Pemberantasan korupsi bukan cuma soal hukum, tapi juga soal nyali dan keberanian. Apa yang diucapkan Presiden bisa jadi sinyal bahwa perang terhadap mafia hukum belum usai.
Terus ikuti update investigatif antikorupsi hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.

DSK | Foto: ANTARA/Rio Feisal

Rayakan 53 tahun Bluebird dengan promo spesial—perjalanan jadi makin nyaman dan hemat.

Promo 53 Tahun Bluebird
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x