Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Aksi besar-besaran pengemudi ojek online (ojol) bakal mewarnai ibukota pada Selasa, 20 Mei 2025. Sekitar 500 ribu pengemudi dikabarkan akan mematikan aplikasi dan turun ke jalan dalam unjuk rasa yang disebut sebagai “Reuni Aspirasi Aksi Akbar 205”.
Meski ramai diperbincangkan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi justru menyambutnya dengan kepala dingin.
“Saya menghargai apa yang menjadi hak dari warga negara untuk menyampaikan aspirasinya,” kata Dudy saat mengumpulkan para aplikator ojol, Senin (19/5/2025) di Jakarta.
Tiga Tuntutan Utama
Demo kali ini bukan sekadar seremonial, Raners. Ada tiga isu krusial yang menjadi pemicu aksi:
Penurunan tarif ojol
Status kepegawaian yang tak jelas
Potongan biaya aplikasi yang melebihi batas maksimal
“Ini tiga isu yang kemarin, dan itulah yang kita tanyakan kepada para pelaku pagi ini,” lanjut Menhub Dudy.
Menurutnya, bila isu yang disuarakan bersifat teknis, seperti potongan diskon atau komisi, sebaiknya disampaikan langsung ke para aplikator. Pasalnya, regulasi batas potongan maksimal 20 persen sesuai Kepmenhub KP 1001 Tahun 2022 diduga tak dijalankan, bahkan ada kabar bahwa potongan mencapai 50 persen.
Antara Hak dan Regulasi yang Tergerus
Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, dalam keterangannya juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga karena aksi nanti akan menyebabkan kepadatan lalu lintas, terutama di Jakarta dan wilayah aglomerasi Jabodetabek.
“Garda Indonesia sebagai asosiasi pengemudi ojol menyatakan meminta maaf kepada warga masyarakat Jakarta… karena pada 20 Mei 2025, Kota Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda 2 dan roda 4 dalam rangka aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi aksi akbar 205,” ujarnya.
Aksi ini menurut Garda adalah puncak kekecewaan atas potongan aplikator yang dinilai melanggar aturan, dan absennya pengakuan formal terhadap mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem transportasi yang adil.
Solusi Menhub: Rutin Bertemu, Bukan Menunggu Rusuh
Menhub Dudy menyarankan agar semua pemangku kepentingan—aplikator, mitra, dan pelanggan—rutin duduk bersama dalam forum diskusi terbuka.
“Kami ingin ke depan ada semacam gathering atau pertemuan yang sifatnya rutin… agar ekosistem ini bisa berjalan seimbang, adil dan berkelanjutan untuk semua pihak,” ucapnya.
Raners, langkah ini penting. Bukan cuma soal tarif, tapi keadilan dalam ekonomi digital. Ojol bukan hanya alat transportasi—mereka adalah pekerja, penyambung hidup, dan bagian dari denyut kota.
Raners! Apapun hasil dari aksi ini nanti, satu hal yang pasti: ekosistem transportasi digital butuh keadilan, bukan sekadar efisiensi algoritma. Terus ikuti lanjutan isunya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
BJ | Foto: ANTARA/Harianto
