Info Terkini Dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Langkah Jitu dilakukan Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dengan mendorong sinergi DPD, Kemenko PMK, dan pemda untuk percepatan pembangunan manusia dan pelestarian budaya nasional. Fokus pada Subwil Barat II, gizi anak, sekolah rakyat, dan BPJS.
Tak hanya jadi wacana, pertemuan ini membahas arah kebijakan nyata untuk Rencana Kerja Pemerintah 2026. GKR Hemas hadir dengan suara daerah dan solusi konkret—mulai dari gizi anak, pendidikan alternatif, hingga isu BPJS yang membelit daerah.
Catatan Rapat Konsultasi bersama Menko PMK Pratikno, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga demi mempercepat pembangunan manusia dan menjaga kekayaan budaya Nusantara.
Peran Subwil Barat II: Penentu IPM Nasional
Dengan sembilan provinsi yang mencakup tiga perempat populasi Indonesia, wilayah Jawa, Bali, NTT, dan NTB menjadi sorotan utama GKR Hemas.
Ia menekankan, bila Indonesia ingin naik kelas dalam pembangunan manusia, maka perhatian khusus pada Subwil Barat II bukan sekadar pilihan—tapi keharusan.
“Segala indikator kemajuan bangsa banyak ditentukan oleh provinsi-provinsi ini,” tegasnya. Pendidikan, partisipasi politik, dan kualitas hidup rakyat, semuanya berakar dari sini.
Program Makan Bergizi Gratis dan Tantangan Lapangan
GKR Hemas juga menyambut positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa urusan gizi anak tak bisa berhenti di dapur sekolah.
“Pola makan keluarga masih jadi tantangan besar. Jadi pendekatannya harus menyeluruh, bukan cuma lewat program sekolah,” ujarnya.
Sedangkan dukungan mengalir dari Hemas untuk pendirian Sekolah Rakyat. Karena gagasannya jelas, memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan oleh sistem formal.
Tapi, ia mengingatkan perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah agar tak tumpang tindih dengan kewenangan yang ada.
Kebudayaan Lokal Perlu Dukungan
Dan Indonesia yang kaya akan budaya, tercatat masih banyak inisiatif lokal yang jalan sendiri-sendiri tanpa sokongan pemerintah daerah. GKR Hemas berharap ada sinergi dan koordinasi yang lebih konkret.
“Pelestarian budaya jangan jadi wacana terus. Butuh anggaran, butuh keberpihakan nyata,” katanya, menyoroti perlunya kebijakan yang mengakar.
Selanjutnya dalam hal layanan kesehatan, GKR Hemas juga membawa keluhan klasik yang belum kunjung selesai. Terkait beban pemerintah daerah dalam menanggung premi BPJS.
Ia menyayangkan sistem pusat yang hanya menanggung keluarga miskin, sementara beban sisanya ditimpakan ke pemda yang kadang tak punya cukup dana.
GKR Hemas percaya, era Presiden Prabowo dan Wapres Gibran bisa jadi momentum untuk membangun komunikasi lebih sehat antara pusat dan daerah.
“Sudah saatnya kepala daerah tak perlu ‘berburu’ proyek ke kementerian. Kolaborasi harus dibangun, bukan sekadar formalitas,” tuturnya.
Menko PMK Pratikno menyambut baik masukan dari DPD RI. Ia menilai, pendekatan mikro dan perencanaan berbasis data adalah kunci menyusun kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
“Masalah di hilir tak akan selesai kalau data di hulu masih kabur. Maka kita akan fokus pada penguatan sistem informasi,” jelas Pratikno.
Pertemuan ini bukan cuma seremonial. Aspirasi dari daerah sudah disampaikan langsung, dan harapannya bisa segera ditindaklanjuti. Kolaborasi ini, kalau konsisten, bisa jadi pijakan baru untuk Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berbudaya.
Tetap ikuti berita strategis lainnya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi
Mari terus kawal isu-isu penting dari ranah publik, karena dari sinilah masa depan bangsa dibentuk.
)***Awn33/ Foto DPDRI
