Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Di tengah pembahasan serius soal efisiensi anggaran, satu hal yang ditegaskan Komisi A DPRD DKI Jakarta: layanan publik nggak boleh dikorbankan. Penyesuaian anggaran? Iya. Tapi kualitas pelayanan? Tetap jadi prioritas utama.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, usai menghadiri rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersama jajaran Pemprov DKI.
“Jadi hari ini kita melakukan rapat RKPD di Komisi A. Salah satu hal yang ditekankan tentunya efisiensi dari belanja pegawai dan penyempurnaan APBD agar digunakan secara efisien untuk hal-hal dan tidak menurunkan kualitas pelayanan publik,” ujar Alia, Jumat (16/5/2025).
Efisiensi Bukan Alasan untuk Abai
Raners, efisiensi memang penting, apalagi dengan dinamika fiskal nasional yang semakin ketat. Tapi seperti kata Alia, efisiensi harus berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial—terutama soal layanan dasar kepada warga.
“Selain itu juga memang ada kewajiban kita dan melaksanakan hal tersebut tanpa mengurangi kewajiban kita,” jelasnya.
Kebijakan pengurangan belanja pegawai atau belanja operasional bukan berarti masyarakat harus menerima pelayanan yang setengah hati. Justru ini jadi tantangan bagi Pemprov DKI untuk lebih inovatif dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran.
Layanan Publik Harus Tetap Utuh
Alia pun mengingatkan bahwa meskipun angka di APBD bisa berubah, kualitas tidak boleh turun satu digit pun. Baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga layanan publik strategis lainnya.
“Pelayanan masyarakat tetap diutamakan, mungkin walaupun anggarannya ada perubahan tetap tidak ada yang dikurangi kualitas pelayanannya,” tandasnya.
Dengan kata lain, efisiensi seharusnya bukan alasan untuk ‘irit pelayanan’. Justru ini saatnya memperbaiki sistem, memangkas pemborosan, dan menguatkan akuntabilitas setiap rupiah yang digunakan.
Raners! Di era keterbukaan publik saat ini, masyarakat bukan cuma butuh program, tapi juga transparansi dan komitmen nyata. Efisiensi boleh saja, tapi jangan pernah sampai mengurangi hak warga atas pelayanan yang layak. Terus pantau proses penganggaran dan pelayanan daerahmu hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Pemprov Daerah Khusus Jakarta/Fakhrizal Fakhri
