Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Pemerintah memastikan reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukan kebijakan yang lahir dari tekanan atau desakan negara lain. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat industri nasional. Yuk, kita bahas lebih dalam, Raners!
Reformasi TKDN: Komitmen Jangka Panjang, Bukan Kepanikan Sesaat
Dalam pernyataannya, Menperin Agus Gumiwang dengan tegas menjelaskan bahwa reformasi TKDN sudah direncanakan sejak Februari 2025, jauh sebelum munculnya berbagai dinamika baru-baru ini. Artinya, kebijakan ini bukan reaksi spontan atau tekanan dari pihak luar.
“Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, nggak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini,” kata Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (11/5/2025).
Agus menambahkan bahwa reformasi TKDN adalah bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ini juga menjadi langkah nyata untuk meningkatkan daya saing nasional dan memperdalam struktur industri.
Transparansi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Reformasi ini bukan cuma sebatas kebijakan, Raners. Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi TKDN selama ini, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan.
“Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi TKDN selama ini. Reformasi ini bertujuan agar kebijakan lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri,” jelas Agus.
Yang menarik, reformasi ini nggak dilakukan sepihak. Pemerintah akan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi TKDN. Tujuannya? Agar implementasinya benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Landasan Hukum Baru: Perpres Nomor 46 Tahun 2025
Buat yang penasaran, reformasi TKDN ini diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah. Regulasi ini jadi landasan hukum baru yang memastikan komitmen penggunaan produk dalam negeri terus diperkuat.
Dalam Perpres tersebut, ada penegasan baru terkait urutan prioritas belanja pemerintah atas produk ber-TKDN dan PDN (Produk Dalam Negeri). Berikut adalah prioritasnya:
- Produk dengan penjumlahan skor TKDN dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) lebih dari 40 persen, wajib dibeli pemerintah jika memiliki skor TKDN di atas 25 persen.
- Jika nggak ada produk dengan skor di atas 40 persen, pemerintah akan memilih produk dengan TKDN di atas 25 persen.
- Jika produk ber-TKDN di atas 25 persen juga nggak ada, pemerintah masih bisa memilih produk dengan skor TKDN lebih rendah.
- Jika sama sekali nggak ada produk bersertifikat TKDN, pemerintah akan memilih PDN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
Dampak Positif: Kemandirian Industri Nasional
Jadi, Raners, reformasi ini bukan cuma soal regulasi, tapi soal memastikan bahwa produk dalam negeri benar-benar jadi prioritas. Pemerintah yakin, dengan reformasi TKDN yang lebih adaptif, transparan, dan terukur, ekosistem manufaktur nasional bakal makin kuat.
Menperin Agus Gumiwang optimistis, reformasi ini bisa mempercepat kemandirian industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Yang lebih penting, ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk membangun industri yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.
Reformasi TKDN nggak cuma soal kebijakan di atas kertas, Raners, tapi langkah nyata buat memperkuat industri dalam negeri. Terus ikuti update-nya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Kemenperin
