Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Tindakan premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) bermasalah di Sumatera Utara segera ditangani dengan langkah tegas. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Premanisme.
Satgas ini dibentuk untuk mencegah tindakan premanisme dan perilaku ormas yang meresahkan masyarakat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kemenko Polkam.
“Nanti akan dibentuk satgas penanggulangan premanisme dan organisasi masyarakat yang bermasalah yang saat ini mulai digerakkan di lapangan,” ujar Purwito di Medan, Sabtu.
Misi Satgas: Jamin Ruang Publik Aman dan Nyaman
Raners, satgas ini dibentuk bukan cuma untuk melakukan penindakan, tapi juga sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Mayjen Purwito menegaskan bahwa satgas akan beroperasi di bawah koordinasi pimpinan wilayah masing-masing, dengan pendekatan yang tegas namun tetap berkeadilan.
“Dalam menangani kelompok yang mengganggu ketertiban umum, kemudian mengintimidasi masyarakat dan merusak iklim investasi,” jelasnya.
Premanisme bukan sekadar masalah keamanan, tapi juga berdampak pada iklim investasi dan rasa aman masyarakat. Purwito menekankan pentingnya penegak hukum bertindak tegas namun tetap menghormati hak asasi manusia (HAM).
Penegakan Hukum dan Pemantauan Langsung
Nggak cuma bicara di tingkat pusat, Kemenko Polkam sudah menginstruksikan para deputi untuk turun langsung ke daerah-daerah dengan tingkat gangguan yang tinggi. Medan menjadi salah satu fokus utama karena tingginya laporan tentang aksi premanisme dan ormas bermasalah.
Satgas ini juga akan bekerja sama dengan TNI-Polri di daerah untuk memastikan penanganan masalah premanisme dilakukan secara terukur dan transparan.
“Mendorong penegak hukum, agar bertindak tegas, namun tetap menjunjung tinggi imparsial dan hak asasi manusia,” tegas Purwito.
Koordinasi lintas lembaga akan menjadi kunci keberhasilan Satgas Anti-Premanisme ini. Mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga aparat penegak hukum, semuanya dilibatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.
Langkah Terukur untuk Jamin Keamanan Publik
Raners, Satgas Anti-Premanisme ini bukan sekadar wacana. Purwito memastikan bahwa satgas akan bekerja dengan strategi yang jelas dan terukur. Selain itu, kehadiran satgas juga menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan atau intimidasi.
“Kami tegaskan ke depan, satgas ini merupakan koordinasi lintas lembaga untuk langkah yang baik dan terukur,” ujarnya.
Dengan adanya satgas ini, masyarakat Sumatera Utara diharapkan bisa merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemerintah memastikan hak perlindungan warga negara terjaga dan ruang publik tetap aman dan nyaman.
Jadi, Raners, apakah Satgas Anti-Premanisme ini akan efektif? Ataukah masih ada tantangan di lapangan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: ANTARA/HO
