Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Kabar baik buat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri! Badan Pusat Statistik (BPS) telah merumuskan penyesuaian ambang batas pendapatan bagi PMI agar bisa mengakses fasilitas rumah bersubsidi khusus. Upaya ini bertujuan memastikan para “pahlawan devisa” nggak terkendala untuk memiliki hunian layak. Tapi, gimana caranya BPS menghitung ambang batas tersebut? Yuk, kita kupas lebih dalam!
Ambang Batas Pendapatan Sesuai Paritas Daya Beli
Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, tanpa penyesuaian ambang batas pendapatan, banyak PMI yang berisiko nggak bisa mengakses rumah subsidi. Sebab, kalau pendapatan mereka dikonversi ke rupiah, angkanya bisa melampaui syarat maksimal.
“Jika dikonversi ke rupiah, pendapatan mereka bisa jadi melampaui batas maksimal syarat bisa membeli rumah subsidi,” jelas Amalia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (2/5/2025).
BPS menggunakan wilayah Jabodetabek sebagai acuan dengan rentang pendapatan Rp12 juta—Rp14 juta. Namun, Amalia menekankan bahwa angka tersebut nggak mutlak. Untuk menyesuaikan daya beli, BPS menghitung paritas daya beli (PPP) antara Indonesia dan negara penempatan PMI.
“Selanjutnya kami hitungkan paritas daya beli antara di Indonesia dan negara penempatan migran,” ujarnya.
Sebagai contoh, untuk Malaysia, pendapatan maksimal PMI sebesar Rp14 juta dikonversikan menjadi sekitar 3.000-an ringgit Malaysia. Metode ini juga diterapkan untuk negara tujuan PMI lainnya, memastikan standar pendapatan yang adil bagi para pekerja.
Kerja Sama Solid Demi Rumah Subsidi bagi PMI
Dalam program ini, BPS nggak bekerja sendirian. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan BP Tapera. Kolaborasi ini bertujuan memastikan program rumah subsidi tepat sasaran.
“Semoga program ini dapat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pahlawan devisa kita,” kata Amalia.
PMI memang bukan sekadar pekerja biasa. Mereka adalah penyumbang devisa besar bagi Indonesia, dengan total remitansi mencapai Rp253,3 triliun pada tahun 2024. Itu angka yang nggak main-main, Raners!
Program Penyediaan Rumah Subsidi: Target 20.000 Unit
Dalam agenda yang sama, BPS menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama KP2MI dan Kementerian PKP. Tujuannya? Pemutakhiran data PMI dan penentuan kriteria rumah subsidi yang lebih akurat.
Pada tahun 2025 ini, pemerintah telah menyiapkan 20.000 rumah subsidi bagi PMI. Program ini adalah bagian dari rencana besar Penyediaan 3.000.000 Rumah bagi Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, Pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30.000 tahun depan,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.
Artinya, peluang untuk para PMI memiliki hunian layak semakin terbuka lebar. Pemerintah berkomitmen memberikan apresiasi nyata bagi mereka yang sudah berjasa bagi perekonomian Indonesia.
Pahlawan Devisa, Kini Punya Rumah Sendiri
Raners, para PMI bukan hanya bekerja keras di negeri orang, tapi juga menjadi tulang punggung perekonomian dengan remitansi yang mereka kirimkan. Program rumah subsidi ini adalah bentuk penghargaan atas perjuangan mereka.
Apakah program ini akan benar-benar efektif? Waktunya yang akan menjawab. Tapi setidaknya, inisiatif ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan apresiasi bagi para pahlawan devisa. Terus ikuti perkembangan program ini hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
RK | Foto: ANTARA/Nabil Ihsan
