Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Ada aroma tak sedap yang tercium dari pengadaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Raners! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menelaah laporan koalisi masyarakat sipil terkait dugaan korupsi dalam pengadaan tersebut. KPK menyatakan akan memverifikasi data dan informasi untuk memastikan apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini.
KPK Mulai Telaah Laporan: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Hal ini termasuk laporan dugaan korupsi pengadaan pesawat jet pribadi oleh KPU RI yang baru saja diterima.
“KPK akan melakukan telaah terhadap setiap pelaporan pengaduan masyarakat untuk memverifikasi data dan informasi yang disampaikan,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (7/5/2025).
Budi menjelaskan bahwa proses penelaahan ini dilakukan untuk meninjau apakah laporan tersebut memiliki cukup bukti awal untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Namun, ia menegaskan KPK belum bisa menyampaikan detail laporan tersebut.
“Kami belum dapat menyampaikan secara detail terkait laporan yang diterima tersebut,” tambahnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Bergerak: Ada Kejanggalan dalam Pengadaan
Laporan dugaan korupsi ini bukan tanpa dasar, Raners. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia melaporkan adanya sejumlah kejanggalan dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh KPU RI selama Pemilu 2024.
Peneliti dari TI Indonesia, Agus Sarwono, menyebutkan bahwa pagu pengadaan pesawat jet pribadi oleh KPU RI hanya sebesar Rp46 miliar. Namun, nilai kontrak selama Januari hingga Februari 2024 justru mencapai Rp65 miliar.
“Penyedianya itu relatif baru, yakni tahun 2022, dan pada tahun 2024 kemudian dipakai atau dimenangkan oleh KPU untuk sewa pesawat. Lalu, ternyata si perusahaan penyedia ini, dia tidak punya pesawat,” jelas Agus.
Agus menambahkan bahwa dari penelusuran dokumen pengadaan yang bersifat terbuka, koalisi masyarakat sipil menemukan indikasi adanya kejanggalan, terutama dari sisi penyedia pesawat. Perusahaan yang memenangkan tender ternyata baru berdiri pada tahun 2022 dan tidak memiliki armada pesawat sendiri.
Analisis Trend Asia: Penggunaan Jet Pribadi Nggak Sesuai Tujuan
Selain itu, peneliti dari Trend Asia, Zakki Amali, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan pesawat jet pribadi tersebut. Menurutnya, KPU sering berdalih bahwa penggunaan jet pribadi hanya untuk daerah-daerah terluar, tapi kenyataannya justru sebaliknya.
“KPU selalu berargumen bahwa penggunaan jet ini hanya untuk daerah-daerah terluar, tetapi menurut analisa kami, dari 100 persen perjalanan mereka, ada sekitar 59 trip, itu 60 persen ke daerah-daerah yang bukan terluar dan tertinggal,” kata Zakki.
Data yang disampaikan Zakki menunjukkan bahwa 60 persen perjalanan menggunakan jet pribadi ini justru menuju daerah-daerah yang bukan kategori terluar atau tertinggal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
KPK Apresiasi Laporan Masyarakat, Proses Verifikasi Berjalan
Budi Prasetyo menambahkan bahwa KPK mengapresiasi laporan dari koalisi masyarakat sipil yang telah berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, laporan semacam ini membantu KPK dalam mengidentifikasi dan menindak dugaan tindak pidana korupsi.
“KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pelapor, sebab dinilai telah berkontribusi secara konkret dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Budi.
Namun, proses masih panjang, Raners. KPK harus memastikan validitas data dan informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
Transparansi Pengadaan dan Peran KPU: Pertanyaan Besar yang Belum Terjawab
Kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat jet pribadi ini menimbulkan banyak pertanyaan, Raners. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan baru, yang bahkan nggak memiliki pesawat, bisa memenangkan tender pengadaan jet pribadi untuk KPU?
Apakah ada kepentingan tertentu di balik pengadaan ini? Mengapa KPU tetap menggunakan jet pribadi untuk daerah yang bukan kategori terluar dan tertinggal?
Semua pertanyaan ini menanti jawaban. Dan KPK punya tanggung jawab besar untuk menggali kebenaran di balik laporan ini.
Kasus dugaan korupsi pengadaan jet pribadi KPU jadi sorotan, Raners! KPK kini berada di garda depan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Kita tunggu bagaimana proses penyelidikan ini berkembang. Terus ikuti kabar terbaru hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: ANTARA/Rio Feisal
