Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Kabar kurang menyenangkan datang dari ranah perdagangan internasional, Raners! Amerika Serikat (AS) kembali menerapkan tarif tinggi untuk sejumlah produk impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan sepihak ini langsung menuai reaksi dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Anggota MPR RI H. Al Hidayat Samsu, S.Pd, M.Pd.
Kebijakan Sepihak AS Ancam Ekonomi Indonesia
Dalam keterangannya, Al Hidayat yang juga anggota DPD RI dari Dapil Sulawesi Selatan menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, tarif tinggi dari AS ini menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia, terutama di sektor ekspor.
“Pada abad ke-16 dan ke-17, bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan perdagangan dan toleransi,” ujar Al Hidayat, Selasa (6/5/2025).
Untuk menggambarkan makna kebebasan perdagangan, Al Hidayat bahkan mengutip pernyataan bijak dari Sultan Alaudin, penguasa Makassar pada abad ke-16, yang menegaskan bahwa laut adalah milik bersama dan tak boleh ada yang melarang orang untuk berlayar.
“Tuhan menciptakan bumi dan lautan. Bumi Dia bagi-bagikan di antara manusia, dan laut Dia berikan untuk dimiliki bersama. Tidak pernah terdengar bahwa seseorang harus dilarang berlayar di lautan,” kutip Al Hidayat.
Dampak Tarif Tinggi AS: Ribuan Pekerja Terancam PHK
Kebijakan tarif tinggi dari AS ini nggak main-main, Raners. Tarif yang diterapkan bisa mencapai 47 persen untuk produk-produk Indonesia seperti garmen, alas kaki, dan tekstil. Kebijakan ini nggak cuma berdampak pada pelaku industri, tapi juga mengancam ribuan pekerja di sektor-sektor tersebut.
Menurut data dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 2024, sekitar 1,2 juta pekerja Indonesia berpotensi kehilangan pekerjaan akibat kebijakan ini. Sektor tekstil jadi yang paling terpukul, dengan lebih dari 191.000 pekerja terancam kehilangan mata pencaharian.
Negosiasi dengan AS: Hasil yang Belum Memuaskan
Untuk mengatasi ketegangan ini, pemerintah Indonesia sudah mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka bertemu dengan pihak AS pada 14 April 2025 untuk membahas solusi tarif tinggi ini.
Sayangnya, hasil pertemuan tersebut nggak membawa kabar menggembirakan, Raners. Meski ada sedikit harapan beberapa produk unggulan Indonesia bisa dikenakan tarif lebih rendah, tapi hasil akhirnya belum memuaskan.
“Kita semua tahu bahwa sektor buruh merupakan bagian penting dari fondasi ekonomi Indonesia, dan sudah saatnya suara mereka didengarkan oleh pemerintah,” tegas Al Hidayat.
Sebagai wujud kepedulian, Al Hidayat memimpin Rapat Komite III DPD RI yang melibatkan serikat buruh dari seluruh Indonesia. Para buruh menyampaikan langsung kekhawatiran mereka terkait ancaman PHK massal dan ketidakpastian masa depan mereka.
Arah Kebijakan Pemerintah Dipertanyakan
Dalam pernyataannya, Al Hidayat dengan tegas menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada rakyat. Menurutnya, Indonesia nggak bisa terus terombang-ambing oleh kebijakan perdagangan dari negara besar seperti AS.
“Kini saatnya bagi kita untuk bertanya, ke mana arah kebijakan pemerintah dalam melindungi rakyatnya? Apakah kita akan terus terombang-ambing oleh kebijakan perdagangan negara besar yang sering kali tidak berpihak pada negara berkembang seperti Indonesia?” seru Al Hidayat.
Dia menegaskan, negosiasi demi negosiasi tanpa hasil nyata bukanlah solusi. Indonesia harus berani mencari jalan yang lebih mandiri untuk melindungi perekonomian nasional.
Belajar dari Sejarah: Kebebasan Perdagangan yang Adil
Al Hidayat mengajak kita semua mengingat kembali prinsip kebebasan perdagangan yang pernah diterapkan di Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Komitmen terhadap kebebasan, keadilan, dan kedaulatan ekonomi harus kembali diteguhkan sebagai pondasi bangsa ini.
“Mari kita bersama-sama merenungkan kembali semangat kebebasan dan perdagangan yang diwariskan oleh para leluhur kita. Perjuangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan lebih adil dimulai dari sini,” pungkasnya.
Tarif tinggi AS bukan sekadar angka, Raners. Ini adalah ancaman nyata bagi jutaan pekerja Indonesia. Saatnya kita kembali meneguhkan semangat kedaulatan ekonomi dan berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri. Terus ikuti kabar terkini hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
RK | Foto: HO-Humas MPR RI
