Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 24.036 pekerja tercatat mengalami PHK sepanjang Januari hingga April 2025. Ketua DPR RI Puan Maharani pun angkat suara soal kondisi ini.
Dalam keterangannya kepada media, Senin (5/5/2025), Puan menegaskan bahwa negara nggak boleh tinggal diam saat warganya menghadapi situasi sulit seperti ini.
“Jangan biarkan pekerja yang di-PHK berjuang sendirian. Negara harus hadir untuk mendampingi proses transisi tenaga kerja yang beralih dari sektor formal ke informal, dari pekerja upahan ke pelaku usaha dan jasa dengan pendekatan yang nyata dan terukur,” ujar Puan.
PHK Bukan Sekadar Angka, tapi Alarm Krisis Struktural
Puan menyebut, fakta bahwa ribuan orang harus beralih dari sektor formal ke informal menandakan ada masalah struktural yang lebih dalam dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
“Fenomena ini merupakan pertanda bahwa sistem ketenagakerjaan yang diharapkan saat ini belum mampu menghadapi tantangan perubahan struktur ekonomi dan digitalisasi,” jelasnya.
Ia menyoroti banyaknya mantan pekerja yang kini banting setir ke sektor ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bahkan ke profesi penyedia jasa berbasis digital. Tapi menurut Puan, perubahan itu butuh pendampingan serius dan berkelanjutan.
Jangan Cuma Pelatihan Dasar, Tapi Bangun Ekosistem Usaha
Puan mengingatkan agar program pemberdayaan wirausaha rakyat nggak berhenti di pelatihan kilat dan bantuan modal yang kecil-kecilan. Ia menilai pola seperti itu justru membuat rakyat berada di zona stagnan.
“Jangan sampai rakyat didorong menjadi wirausaha tapi hanya menghasilkan usaha-usaha yang nyaris subsisten dengan produktivitas dan pendapatan rendah. Itu bukan pemberdayaan, tapi pengalihan tanggung jawab struktural,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya ekosistem usaha yang berkelanjutan dan terintegrasi, mulai dari akses pendanaan, literasi digital, sampai perluasan pasar.
“Harus disiapkan sistem yang komprehensif mulai dari pendampingan, akses pembiayaan, hingga integrasi dengan ekosistem pasar,” imbuhnya.
PHK Bukan Akhir, Tapi Awal dari Ekonomi Rakyat yang Naik Kelas
Sebagai penutup, Puan menyerukan bahwa badai PHK ini harus dijadikan momentum untuk menata ulang model ekonomi rakyat. Ia menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang dan dukungan nyata dari pemerintah di segala lini.
“Kita harus pastikan bahwa PHK bukan akhir, melainkan awal dari fase baru ekonomi rakyat yang lebih maju dan bermartabat. Ini hanya bisa tercapai jika negara tidak lepas tangan,” tandasnya.
Raners, di tengah gelombang PHK yang nggak bisa dipandang enteng, pesan Puan Maharani ini seperti alarm bagi semua pihak: bahwa transformasi ekonomi rakyat nggak bisa ditunda lagi.
Kalau negara benar-benar hadir, PHK bisa jadi titik balik, bukan akhir perjuangan.
Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-DPR RI
