Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Hari Pendidikan Nasional bukan cuma seremoni tahunan. Bagi Ketua DPR RI Puan Maharani, ini adalah waktu yang tepat untuk menagih kembali janji negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam keterangannya pada Jumat (2/5/2025), Puan menyerukan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.
“Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” kata Puan.
Masih Banyak Sekolah Tanpa Guru Tetap, Tanpa Listrik, Tanpa Internet
Raners, dalam sorotannya, Puan menilai kesenjangan pendidikan di Indonesia masih nyata. Ia menyebut akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi “kemewahan” bagi sebagian anak Indonesia.
“Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai,” tuturnya.
Dan itu belum bicara soal jarak dan tantangan fisik yang harus ditempuh siswa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk bersekolah. Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan,” ungkap Puan.
Anggaran dan Infrastruktur Jadi Kunci, Bukan Sekadar Angka Partisipasi
Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan meminta agar pemerintah pusat dan daerah berani berpihak dalam penganggaran, terutama untuk wilayah yang tertinggal.
“Negara tidak boleh menutup mata bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup dengan angka partisipasi sekolah, tetapi harus dibarengi dengan kualitas dan keadilan akses layanan pendidikan,” sebutnya.
Apa yang disampaikan Puan senada dengan tema Hardiknas 2025, yakni “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
“Pendidikan yang berkualitas harus hadir di setiap jengkal negeri kita tercinta. Karena selain menjadi amanat konstitusi, pendidikan adalah modal utama membangun sumber daya manusia (SDM) unggul bagi negara,” tegas Puan.
Nasib Guru Tak Boleh Hanya Jadi Pidato
Raners, Puan juga menegaskan pentingnya penghormatan nyata kepada guru, bukan hanya lewat upacara. Ia mendorong agar status, penghasilan, dan jaminan sosial bagi tenaga pendidik diberikan secara adil dan layak.
“Pemerintah harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti,” ujarnya.
Tanggapi Bullying dan Kenakalan Anak dengan Pendekatan Humanis
Bukan hanya infrastruktur dan kesejahteraan guru, Puan juga menyoroti tantangan sosial di dunia pendidikan seperti perundungan dan kekerasan anak di sekolah.
“Kebijakan yang diambil harus berdasarkan basis data yang jelas dan sebaiknya difokuskan pada pendidikan karakter dan psikologi serta memerhatikan unsur sosial budaya sebagai kekuatan utama dalam mencegah kenakalan anak,” jelas cucu Bung Karno tersebut.
Penanganan kasus bullying, kata Puan, harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan humanis, melibatkan tenaga profesional dan pendekatan yang tidak menyudutkan korban maupun pelaku.
Raners, di momen Hardiknas 2025 ini, Puan mengajak semua pihak untuk serius menempatkan pendidikan sebagai prioritas bangsa—bukan hanya jargon musiman.
“Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 kepada para guru dan semua tenaga pendidik, kepada anak-anak kami peserta didik yang merupakan harapan bangsa, serta kepada seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga sebagai garda terdepan pendidikan anak,” katanya.
Dan sebagai penutup, ia menyerukan semangat bersama:
“Mari kita jadikan momen Hardiknas untuk mengukuhkan kembali tekad dan upaya bersama agar generasi penerus Indonesia dapat memperoleh akses pendidikan yang merata dan berkualitas demi kemajuan negara.”
Raners, pendidikan bukan milik kota saja, tapi hak setiap anak bangsa. Puan Maharani mengingatkan bahwa kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan, dan itu panggilan bagi kita semua. Terus pantau refleksi dan arah kebijakan pendidikan hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
DSK | Foto: HO-Humas DPR RI
