Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, angkat bicara tegas soal siapa yang berhak menikmati rumah subsidi. Di tengah program besar 3 juta rumah, Ara ingin memastikan bahwa subsidi benar-benar jatuh ke tangan yang tepat: masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rumah Pertama untuk MBR, Bukan Untuk Investor Kaya
Dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Jumat (2/5/2025), Ara menegaskan bahwa rumah subsidi harus punya arah yang jelas, bukan dipakai untuk spekulasi atau jadi aset nganggur.
“Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah,” ujar Ara.
Raners, ini bukan sekadar imbauan. Ara ingin aturan itu diawasi langsung. Ia akan melibatkan jajarannya dan BP Tapera untuk turun langsung ke lapangan mengecek apakah rumah subsidi benar-benar dihuni pemiliknya.
Pasalnya, dari kunjungan kerjanya, Ara menemukan banyak rumah subsidi yang tak dihuni dan bahkan tak layak tinggal.
Permen PKP Baru: Filter Penghasilan Agar Subsidi Tak Salah Sasaran
Guna memperkuat akurasi kebijakan, Kementerian PKP telah menerbitkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan subsidi rumah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi,” katanya.
Ara menyebut langkah ini bukan cuma soal perumahan, tapi juga upaya mendorong pasar properti yang sehat dan adil.
Rumah untuk Guru, Petani, Wartawan, Buruh Hingga Nakes
Program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto juga bakal melibatkan lintas kementerian. Ara menyampaikan bahwa kolaborasi sedang dibangun untuk mengakomodasi berbagai kelompok pekerja.
“Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR,” ujar Ara.
Kerja bareng ini melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kominfo untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru, serta Kementerian Kesehatan untuk rumah nakes, bidan, dan perawat.
Raners, program rumah subsidi bukan cuma angka di atas kertas. Ini soal wajah keadilan: bagaimana rumah pertama bisa jadi milik mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan lewat kolaborasi nyata lintas kementerian, harapannya makin banyak warga yang bisa tinggal di hunian layak. Simak terus langkah-langkah kebijakan ini hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi.
RK | Foto: Harianto/ANTARA
