Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai koordinator negosiator tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai strategi ini menunjukkan diplomasi Indonesia yang berbasis teknis dan penuh inisiatif.
“Proposal lima pilar yang disampaikan Airlangga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu diserang, tetapi berinisiatif menawarkan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/4/2025).
Strategi Negosiasi Cerdas, Tapi Waspadai Konsesi Berlebihan
Raners, Syafruddin menegaskan bahwa sektor tarif perdagangan membutuhkan negosiator yang piawai dalam bidang ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional dan global. Surat resmi yang dikirim Airlangga ke Pemerintah AS dinilai sebagai langkah awal yang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa dalam negosiasi selalu ada potensi bahaya, terutama konsesi yang terlalu besar sehingga mengorbankan kemandirian industri strategis nasional.
Syafruddin menyarankan agar prinsip kedaulatan tetap dijaga ketat dalam setiap proses negosiasi.
Proposal Lima Pilar: Usulan Kuat Indonesia di Mata AS
Dalam negosiasi ini, Raners, Airlangga membawa proposal yang berisi lima pilar utama untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia:
- Energi: Indonesia tetap berkomitmen membeli energi dari AS.
- Pasar Ekspor: Perjuangan agar produk ekspor RI mendapatkan tarif adil dan kompetitif.
- Deregulasi: Memberikan kemudahan berusaha tanpa mengorbankan prinsip nasional.
- Rantai Pasok: Kerja sama industri strategis dan pengelolaan mineral kritis.
- Akses Teknologi: Termasuk sektor kesehatan, pertanian, dan energi baru terbarukan.
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa proposal ini sudah diterima dan diapresiasi Pemerintah AS.
Indonesia Tetap Jadi Subjek, Bukan Objek Reformasi Global
Syafruddin Karimi kembali menegaskan bahwa pendekatan diplomasi Indonesia harus tetap berdasarkan prinsip kemandirian dan keadilan sosial.
“Langkah ke depan harus didasarkan pada prinsip Indonesia bukan objek reformasi global, tetapi subjek yang menentukan arah kepentingannya sendiri,” ujarnya.
Raners, proses negosiasi ini masih terus berjalan. Kita berharap Indonesia mampu mendapatkan hasil maksimal tanpa mengorbankan prinsip nasional. Terus pantau update seputar diplomasi perdagangan strategis ini hanya di Ranah Publik, Ranah Nyaman untuk Berita dan Informasi!
DSK | Foto: Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
