Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Buat kalian yang ngikutin perkembangan ekonomi desa, ada kabar segar nih dari Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Program Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, resmi dikenalkan sebagai solusi ekonomi desa yang diklaim nggak bakal nambah beban APBN. Keren, ya?
“Koperasi ini tidak membebani APBN. Uangnya muter, malah menghidupkan ekonomi masyarakat,” kata Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Bukan Beban, Tapi Investasi Redistribusi Aset
Program ini bertujuan membentuk 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan se-Indonesia sampai Juli 2025, dengan target beroperasi penuh pada September 2025. Estimasi biayanya? Sekitar Rp5 miliar per koperasi, yang dananya digabung dari APBN, APBD, dana desa, hingga perbankan.
“Ini bukan beban, melainkan investasi untuk redistribusi aset dan pemerataan ekonomi,” ucap Ferry.
Setuju nggak, Raners? Ini langkah yang bisa bikin ekonomi lokal lebih mandiri dan nggak gampang kejebak sistem yang nggak adil.
Enam Lini Utama & Peluang Bisnis Lokal
Koperasi ini bakal punya enam unit utama: manajerial perkantoran, simpan pinjam, toko harian, distribusi pupuk-benih-pestisida, apotek, dan klinik desa. Tapi fleksibel juga buat menyesuaikan dengan potensi lokal kayak peternakan, pertanian, atau perikanan.
Contohnya? “Koperasi Peternakan Ayam Petelur di Blitar kini bisa menjual telur ke Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi… Dengan captive market seperti ini, hasil produksi langsung terserap,” jelas Ferry.
Potong Mata Rantai Tengkulak & Tekan Jeratan Pinjol
Koperasi ini juga berfungsi sebagai distributor resmi pupuk dan benih dengan harga bersahabat buat petani, sekaligus memotong rantai distribusi yang sering dikendalikan tengkulak.
“Mata rantai distribusi yang panjang sering dimanfaatkan tengkulak. Koperasi memutus itu, sekaligus menjamin keuntungan jika dikelola baik,” tambahnya.
Yang paling keren, koperasi ini juga dirancang buat ngurangin ketergantungan masyarakat desa pada rentenir dan pinjaman online (pinjol).
“Banyak masyarakat terjerat pinjaman online dan rentenir. Unit simpan pinjam ini untuk menghilangkan ketergantungan itu,” ujarnya.
Diawasi Ketat, Cegah KKN dan Penipuan
Supaya nggak disalahgunakan, program ini juga diawasi satuan tugas khusus yang dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan melibatkan berbagai instansi.
“Kami juga waspadai penipuan, seperti pelatihan berbayar. Jika ada yang memanfaatkan, laporkan ke aparat,” tegas Ferry.
Dari Cita-cita Konstitusi hingga Visi Welfare State
Menurut Ferry, akar ide koperasi desa ini datang dari semangat Pasal 33 UUD 1945 dan terinspirasi tokoh nasional kayak Bung Hatta dan Margono Joyohadikusumo. Visi utamanya? Bangun welfare state, negara yang menjamin kesejahteraan untuk semua.
“Koperasi desa adalah perjuangan untuk keadilan, memastikan sumber daya tidak hanya berpusat pada segelintir orang, tetapi didistribusikan ke pedesaan,” ujarnya.
Optimisme untuk Masa Depan Ekonomi Desa
Evaluasi dampaknya akan dilakukan 6-12 bulan setelah operasional dimulai. Ferry optimis program ini bakal ninggalin warisan yang baik untuk desa.
“Kami ingin masyarakat desa bangkit dengan pendapatan lebih besar. Ini kesempatan bagi rakyat karena sumber daya negara digelontorkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan,” tutupnya.
DSK | Foto: Humas Kemenkop
