Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Raners! Komisi II DPR RI siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setelah mendapat penugasan resmi dari Badan Legislasi DPR RI.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Selasa (22/4/2025), di kompleks parlemen.
“Jadi bukan soal prioritas, ini soal penugasan,” tegas Rifqi.
Menurutnya, sebelum memasuki pembahasan di tingkat komisi, RUU tersebut akan terlebih dahulu melalui kajian dari Badan Keahlian DPR RI. Lembaga ini akan mengkaji, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat guna memastikan bahwa proses penyusunan UU melibatkan partisipasi yang bermakna.
“Nanti kalau sudah oke, itu nanti akan kemudian kita serahkan kepada proses lebih lanjut,” tambahnya.
Fokus Perubahan: Meritokrasi & Netralitas ASN
Rifqi menekankan bahwa sistem meritokrasi dalam ASN harus merata secara nasional. Selain itu, isu penting lain yang turut dibahas adalah penguatan netralitas ASN dalam pemilu, agar birokrasi tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.
“Substansi perubahan akan menjadi satu kesatuan. Nantinya, pasal-pasal yang diubah disesuaikan dengan substansi perubahan itu,” jelasnya.
Sentralisasi Mutasi ASN?
Salah satu poin krusial yang disebut dalam draf awal adalah kemungkinan penarikan kewenangan mutasi/rotasi jabatan eselon II dari daerah ke pemerintah pusat. Artinya, pejabat ASN di tingkat daerah bisa dipindahkan ke pusat, atau sebaliknya, sesuai dengan kebijakan nasional.
Langkah ini bisa membawa dampak luas terhadap tata kelola kepegawaian di daerah dan penguatan kontrol pemerintah pusat terhadap birokrasi.
“Kalau surpres-nya turun, pimpinan DPR kemudian meminta kepada kami segera membahas, kami akan bahas,” tutup Rifqi.
AM | Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
