Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Hai Raners! Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari Komite III DPD RI. Dalam rapat finalisasi di Ruang Padjajaran, Gedung DPD RI, Senin (9/12/2024), berbagai temuan pengawasan terhadap penyelenggaraan PON 2024 dibahas untuk menghasilkan rekomendasi komprehensif kepada pemerintah.
Sorotan Utama Temuan dan Rekomendasi
Raners, delapan temuan utama terkait penyelenggaraan PON 2024 diungkap dalam rapat ini. Beberapa sorotan menarik:
- Keterlambatan Pembangunan Arena Pertandingan
Banyak arena belum siap dan dinilai kurang representatif. “Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan koordinasi serta memastikan perencanaan matang,” ujar Tenaga Ahli Komite III, Andri Kusmayadi. - Kualitas Akomodasi dan Konsumsi Atlet
Akomodasi dan konsumsi masih kurang memadai. Koordinasi lebih ketat diperlukan agar layanan ini memenuhi standar internasional. - Jumlah Cabang Olahraga yang Berlebihan
Dengan 65 cabang olahraga dan 1.038 nomor pertandingan, pengelolaan menjadi lebih kompleks. Usulan muncul agar jumlah cabang disesuaikan dengan standar even internasional. - Indikasi Kecurangan Perangkat Pertandingan
Rekomendasi memanfaatkan teknologi seperti VAR diusulkan untuk meminimalisir kecurangan.
Evaluasi Total dan Perencanaan Jangka Panjang
Ketua Komite III, Filep Wamafma, menyerukan audit transparan terhadap anggaran dan evaluasi total dalam penyelenggaraan PON. “Desain besar pelaksanaan olahraga perlu melibatkan Kemenpora dan instansi terkait agar masalah tidak terus berulang,” tegasnya.
Belajar dari PON Aceh-Sumut untuk PON 2028
Rekomendasi juga diarahkan pada penyelenggaraan PON mendatang di NTB dan NTT. Penetapan tuan rumah lebih awal, pembinaan atlet berkelanjutan, serta pemanfaatan infrastruktur pasca-PON menjadi fokus pembahasan.
Diskusi ini menunjukkan komitmen serius Komite III DPD RI dalam memastikan PON bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian, Raners? Apakah langkah-langkah ini bisa menciptakan perubahan signifikan? Share pendapat kalian, dan jangan lupa pantau terus Ranah Publik untuk info menarik lainnya!
RA|Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
