Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Hai Raners! Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum terkait dugaan pelanggaran di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dalam pernyataan resmi, mereka menegaskan komitmen untuk mendukung penegakan hukum yang transparan dan adil.
Sikap Tegas Tim Pramono Anung-Rano Karno
Charles Honoris, Bendahara Tim Pemenangan, menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu, kepolisian, hingga kejaksaan. Hal ini menyusul temuan 19 surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di TPS tersebut.
“Kami mendukung penuh proses penegakan hukum. Jika memang ada pelanggaran, biarkan penegak hukum menelusuri dan memproses sesuai aturan yang berlaku,” ujar Charles.
Dorongan untuk Penyelidikan Lebih Lanjut
Ketua Tim Pemenangan, Cak Lontong (Lies Hartono), menyuarakan pentingnya transparansi dalam mengungkap pelaku di balik dugaan kecurangan ini. Ia mengingatkan semua pihak untuk bersikap fair dan menghormati proses hukum.
“Jika ada oknum, entah dari paslon mana pun atau pihak luar, semuanya harus ditelusuri. Mari kita selesaikan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Cak Lontong.
Langkah Bawaslu dan Gakkumdu
Ketua Bawaslu Jakarta Timur, Willem J. Wetik, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028. Kajian ini dilakukan melalui rapat pleno internal untuk memastikan pelanggaran tersebut ditangani sesuai prosedur.
Di sisi lain, dugaan pelanggaran pidana oleh Ketua KPPS berinisial RH dan petugas Pamsung berinisial KN sedang ditangani oleh Gakkumdu. Berkas perkara juga akan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk tindak lanjut lebih mendalam.
Dukungan untuk Proses Demokrasi yang Bersih
Tim Pramono Anung-Rano Karno menegaskan bahwa mereka tidak mengenal atau terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat. Komitmen mereka adalah memastikan demokrasi berjalan bersih dan tanpa pelanggaran.
“Kami ingin semua berjalan sesuai aturan. Tidak ada ruang untuk pelanggaran atau manipulasi. Ini komitmen kami untuk menjaga kepercayaan rakyat,” tambah Charles.
RA|Foto: Antara/Istimewa
