Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Hai Raners! Meski tahap pencoblosan Pilkada Serentak 2024 telah selesai, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengingatkan bahwa tugas penyelenggara pemilu masih jauh dari kata usai. Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas menjadi kunci melahirkan pemimpin daerah yang legitimate dan bebas dari beban sengketa.
Pilkada: Lebih dari Sekadar Pesta Demokrasi
Raners, Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin. Menurut Tamsil, ini adalah ajang membangun legitimasi pemerintahan di daerah. “Kepala daerah yang terpilih harus bebas dari beban pelanggaran dan sengketa agar pemerintahan berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk diskualifikasi bagi calon yang melanggar aturan. “Kalau kualitas Pilkada rendah, kepercayaan publik bisa hilang, dan kita mungkin harus kembali ke sistem Pilkada oleh DPRD,” tambahnya.
Tantangan yang Harus Diselesaikan
Dalam rapat kerja antara Komite I DPD RI dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP, berbagai tantangan Pilkada 2024 diungkapkan. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyebutkan beberapa isu seperti penggantian calon yang meninggal, pemungutan suara ulang, hingga kendala teknis lainnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, melaporkan adanya 22 kasus pelanggaran, mulai dari politik uang hingga netralitas ASN.
Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, juga menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 197 kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Inovasi Digital di Tengah Tantangan
FYI, Raners, KPU mengembangkan aplikasi SIREKAP sebagai upaya digitalisasi rekapitulasi suara. Namun, perhitungan manual tetap dilakukan demi menjaga akurasi. Apakah langkah ini cukup efektif menurut kalian?
Momen Evaluasi untuk Demokrasi yang Lebih Baik
Tamsil mengingatkan bahwa evaluasi Pilkada harus menjadi langkah awal untuk memperkuat demokrasi lokal. “Kualitas Pilkada adalah cerminan sejauh mana demokrasi kita mapan di tingkat lokal,” tuturnya. Ia berharap evaluasi ini dapat memperbaiki penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.
Raners, Apa Pendapat Kalian?
Menurut kalian, apa saja yang perlu diperbaiki dari Pilkada Serentak tahun ini? Yuk, diskusi di kolom komentar! Jangan lupa untuk terus pantau Ranah Publik untuk info terbaru seputar demokrasi Indonesia.
RA|Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
