Info Terkini dari Ranah Publik, Bandung – Hai Raners! Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Bank BTN Bandung untuk mengawasi pelaksanaan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mengevaluasi pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait sektor kredit dan perumahan.
Fokus pada Temuan BPK dan Kredit
Raners, Wakil Ketua Komite IV Sinta Rosma Yenti menyebutkan bahwa beberapa hasil pemeriksaan BPK terhadap Bank BTN masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan kredit segmen komersial, investasi, dan operasional. “Kami berupaya memperdalam temuan-temuan tersebut,” tegasnya.
Kepala Kanwil Bank BTN Jawa Barat, Benjamen Sihombing, memaparkan strategi BTN dalam menjawab kebutuhan kaum milenial dan industri terkait sektor properti. “Sektor properti memiliki daya ungkit besar untuk pembangunan,” ujarnya.
Sorotan dan Aspirasi dari Komite IV
Anggota Komite IV, seperti Henock Puraro, menyoroti perlindungan pengembang serta dampak restrukturisasi kredit pasca-COVID-19. Sementara itu, Leni Andriani Surunuddin bertanya soal akses KPR bagi pekerja nonformal, yang menurutnya penting bagi generasi muda.
Anggota lain, seperti Jihan Fahira, berbagi pengalaman pribadi terkait kredit BTN. Ia juga meminta penjelasan lebih lanjut tentang sistem kredit syariah BTN. Tak ketinggalan, Dinda Rembulan mengapresiasi kinerja BTN dalam mendukung perumahan dan kredit UMKM.
Rekomendasi untuk BTN
Jupri Mahmud dan Novita Annakota mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas temuan BPK. Novita juga menanyakan dampak penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap akses kredit masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bank BTN perlu memperhatikan rekomendasi BPK dan memberikan kejelasan terkait langkah-langkah perbaikan,” ujar Jupri.
Tindak Lanjut ke RDP HIMBARA
Hasil diskusi dalam kunjungan ini akan menjadi bahan penting untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPD RI bersama Himpunan Bank Negara (HIMBARA) pada 3 Desember 2024. Rapat ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif bagi masyarakat.
Raners, Apa Pendapat Kalian?
Menurut kalian, langkah apa lagi yang harus dilakukan agar sektor kredit perumahan lebih inklusif? Yuk, diskusikan di kolom komentar! Jangan lupa untuk pantau Ranah Publik untuk info terbaru seputar kebijakan dan ekonomi.
RA|Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
