Info Terkini dari Ranah Publik, Papua Barat – Hai Raners! Siapa di sini yang setuju kalau pendidikan adalah kunci masa depan bangsa? Nah, kali ini ada kabar baik dari Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, yang mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memprioritaskan alokasi APBN 2025 untuk sektor pendidikan. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan guru, yang disebut sebagai pilar utama pendidikan di Indonesia.
Kesejahteraan Guru Jadi Fokus Utama
Raners, tahu nggak? Anggaran kesejahteraan guru pada 2025 akan meningkat signifikan menjadi Rp81,6 triliun, naik Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya. Menurut Filep, ini adalah langkah konkret untuk memberikan perhatian lebih kepada para pahlawan tanpa tanda jasa.
“Kami apresiasi dan mendukung kebijakan ini sepenuhnya. Guru-guru di Indonesia sangat perlu diperhatikan melalui keberpihakan kebijakan dari pemerintah,” tegas Filep.
Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sedangkan guru non-ASN akan mendapatkan tunjangan profesi Rp2 juta per bulan. Bahkan, bagi guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi, pemerintah berencana memberikan dana tunai melalui transfer perbankan.
Target Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Guru
Bukan cuma kesejahteraan, Raners! Pemerintah juga fokus pada peningkatan mutu guru. Tahun depan, sebanyak 1.932.666 guru ditargetkan memiliki sertifikat pendidik, meningkat 650 guru dari 2024. Selain itu, lebih dari 800 ribu guru ASN dan non-ASN dengan kualifikasi D4 atau S1 akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Bantuan pendidikan untuk 249.623 guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1 juga penting, agar mereka bisa meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka,” tambah Filep.
Tantangan Anak Putus Sekolah dan Perlindungan Guru
Meski banyak kemajuan, masih ada tantangan besar. Filep menyoroti angka anak tidak sekolah yang meningkat seiring bertambahnya usia. Anak usia 7-12 tahun memiliki persentase tidak sekolah sebesar 0,67 persen, namun angka ini melonjak ke 19,20 persen untuk usia 16-18 tahun.
“Ini masalah serius yang memerlukan solusi kebijakan yang tepat. Selain itu, perlindungan terhadap guru juga perlu diperkuat melalui amandemen UU Sisdiknas,” jelasnya.
Raners, dengan fokus pada kesejahteraan guru, mutu pendidikan, dan perlindungan anak, Filep Wamafma optimis kebijakan pendidikan Indonesia akan memberikan dampak besar. Gimana menurut kalian? Yuk, pantau terus perkembangan kebijakan pendidikan di Ranah Publik!
RA|Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
