Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Hai Raners! Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) kembali digaungkan sebagai langkah penting melawan kekerasan berbasis gender. Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan dukungan penuh terhadap kampanye ini, yang dinilainya selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Selaras dengan SDGs
Raners, tahu nggak sih? Kampanye ini mendukung target SDGs, khususnya nomor 5 tentang kesetaraan gender dan nomor 16 tentang masyarakat damai. Sara menyatakan, “Kampanye ini mendukung SDGs, terutama target untuk menghapus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.”
Dengan angka kekerasan berbasis gender yang masih tinggi—tercatat 29.883 kasus pada 2023, meningkat 4,4% dibanding tahun sebelumnya—kampanye ini menjadi langkah penting dalam memberdayakan perempuan.
Langkah Nyata dalam Memberdayakan Perempuan
Sebagai Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO (JarNas Anti TPPO), Sara bahkan memperluas kampanye ini dengan gerakan “24 Hari Penuh Kasih Sayang” bertema “Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan.” Rangkaian kegiatannya mencakup sosialisasi, diskusi publik, dan podcast untuk menyuarakan pentingnya perlindungan bagi perempuan.
Penegakan UU TPKS sebagai Wujud Nyata Perlindungan
Sara juga menegaskan pentingnya penegakan hukum, terutama melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). “UU TPKS harus ditegakkan, termasuk larangan pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku, yang diatur secara tegas dalam Pasal 10 dan Pasal 23,” ujarnya.
Sara menyerukan agar Pemerintah memperkuat upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan melalui perlindungan hukum yang tegas. “Perlindungan hukum yang tegas adalah wujud nyata negara hadir dalam memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak,” katanya.
Komitmen untuk Masa Depan yang Lebih Aman
Raners, perjuangan melawan kekerasan berbasis gender adalah bagian dari komitmen global untuk mewujudkan dunia yang lebih adil. Sara berharap, masyarakat terus mendukung kampanye ini dengan semangat solidaritas.
“Kami di DPR akan terus memastikan negara hadir melalui legislasi, anggaran, dan pengawasan demi menegakkan keadilan bagi perempuan, termasuk kelompok rentan seperti migran,” tutup Sara. Yuk, Raners, mari kita dukung bersama langkah positif ini!
RA|Foto: Ranah Publik/Humas DPR RI
