Data Pasar Saham Indonesia

KKP Perketat Pengawasan di WPPNRI 718: Lindungi Laut Aru, Arafura, dan Timor Timur dari Illegal Fishing

Info terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Hai Raners! Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718, yang mencakup Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi perikanan terbesar di Indonesia sekaligus area rawan pencurian ikan (illegal fishing).

Mengamankan Perairan Strategis Indonesia

Raners, wilayah ini berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Nggak heran kalau pengawasannya ekstra ketat! Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, menegaskan bahwa WPPNRI 718 menjadi prioritas pengawasan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan.

“Intensitas penangkapan ikan di WPPNRI 718 harus diawasi secara ketat untuk memastikan agar sumber daya ikan terus terjaga dan lestari,” ujar Ipunk.

Langkah Nyata untuk Cegah Illegal Fishing

Raners, upaya pemberantasan illegal fishing dilakukan melalui:

  • Operasi kapal pengawas di titik rawan.
  • Pengawasan udara menggunakan pesawat patroli.
  • Pengawasan pelabuhan untuk memastikan pendaratan ikan sesuai aturan.
  • Regional Monitoring Center (RMC) di Pangkalan PSDKP Tual guna mempercepat respons petugas di lapangan.

“Hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir, PSDKP hadir untuk menjaga kedaulatan laut Arafura,” tambah Ipunk.

Puluhan Kapal Diamankan

Upaya pengawasan yang intensif menunjukkan hasil nyata, Raners. Dari 2022 hingga 2024, KKP berhasil mengamankan puluhan kapal ikan:

  • 2022-2023: 27 Kapal Ikan Indonesia (KII) berhasil diamankan.
  • Januari-Oktober 2024: 29 KII dan satu Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Rusia, Motor Vessel RZ 03, berhasil ditindak.

Kapal berbendera Rusia tersebut bahkan dirampas untuk negara dan kini digunakan sebagai Kapal Pengawas KKP.

Kolaborasi Jadi Kunci

Ipunk juga menegaskan bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) diperlukan untuk mengoptimalkan patroli bersama, pertukaran informasi, dan penanganan pelanggaran secara terpadu.

“Di sinilah sinergi antar aparat penegak hukum diperlukan,” jelasnya.

Lindungi Laut Indonesia, Jaga Masa Depan Nelayan

Gimana nih, Raners? Dengan pengawasan yang makin ketat, sumber daya ikan kita tetap lestari, dan nelayan pun bisa terus sejahtera. Yuk, terus dukung langkah-langkah ini dan pantau kabar terkini soal kelautan dan perikanan hanya di Ranah Publik!

DSK | Foto: Ranah Publik/Humas PSDKP KKP

Rayakan 53 tahun Bluebird dengan promo spesial—perjalanan jadi makin nyaman dan hemat.

Promo 53 Tahun Bluebird
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x