Info terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Hai Raners! Pendidikan Indonesia kembali menjadi sorotan. Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, memberikan apresiasi kepada Kemendikdasmen atas langkah evaluasi penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pernyataannya, Filep menegaskan pentingnya distribusi guru PPPK yang merata sebagai kebijakan nasional yang segera diwujudkan.
Ketimpangan Guru: Bukan Isu Baru, Tapi Mendesak
Raners, tahu nggak? Salah satu tantangan besar dunia pendidikan kita adalah distribusi guru yang timpang antara sekolah negeri, swasta, hingga wilayah perkotaan dan pedesaan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, bahkan menyebut bahwa Indonesia kekurangan hingga 1,3 juta guru pada 2024.
“Distribusi pemerataan PPPK harus ditindaklanjuti secara cepat. Efek dari ketimpangan guru ini bukan main-main—kesenjangan mutu layanan pendidikan, pembelajaran yang nggak efektif, sampai kualitas peserta didik yang terdampak,” ujar Filep Wamafma dalam keterangan resminya, pada Kamis (21/11/2024).
Ini bukan hanya tentang siapa mengajar di mana, Raners, tapi juga soal memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang sama.
Daerah 3T: Prioritas yang Harus Diperhatikan
Masalah pendidikan nggak cuma soal jumlah guru, lho. Filep menyoroti betapa krusialnya perhatian untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Papua, misalnya, jadi contoh nyata ketimpangan ini. Selain minimnya jumlah guru, akses pendidikan di wilayah ini juga terganggu oleh keterbatasan sarana dan prasarana.
“Daerah 3T ini nggak hanya soal minim guru, tapi juga keterbatasan akses terhadap sarana pendidikan. Persoalan ini seharusnya diatasi oleh lintas kementerian, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” tegas Filep.
Gimana, Raners? Kebayang kan, tantangan pendidikan di daerah-daerah ini?
Papua dan Potret Tantangan Besar Pendidikan
Papua menghadapi tantangan ganda: minimnya jumlah guru dan angka putus sekolah yang masih tinggi. Filep menekankan bahwa masalah ini nggak bisa dianggap remeh, dan butuh strategi lintas kementerian yang solid untuk memberikan solusi konkret.
“Program seperti ini harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan. Kita perlu memastikan pendidikan bisa diakses dengan adil dan merata,” tambah Filep.
Langkah Nyata untuk Pendidikan yang Merata
Jadi, Raners, langkah seperti evaluasi penempatan guru PPPK ini baru awal. Pemerintah juga harus memastikan ada kolaborasi lintas sektor untuk membangun pendidikan yang benar-benar menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah 3T.
Bagaimana menurut kamu, Raners? Yuk, terus dukung langkah-langkah untuk mewujudkan pendidikan merata di Indonesia! Pantau terus info terbaru di Ranah Publik, dan jangan lupa bagikan pendapatmu di kolom komentar!
DSK | Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
