Info terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Hai Raners! Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengutuk keras aksi keji berupa pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Dalam pernyataannya pada Rabu kemarin (20/11/2024), Hidayat menyerukan hukuman maksimal bagi pelaku dan mendorong penguatan peran serta kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Hukuman Tegas dan Efek Jera
Hidayat Nur Wahid (HNW), sapaan akrabnya, menegaskan pentingnya sanksi yang tegas dan berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terhadap anak. Bahkan, ia mendukung penerapan ancaman hukuman mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP bagi pelaku kasus keji seperti ini.
“Kejahatan terhadap anak-anak perempuan seperti ini bukan yang pertama, tetapi sudah berulang kembali. Pelakunya harus dihukum maksimal agar menimbulkan efek jera,” ujar HNW.
Penguatan KemenPPPA untuk Perlindungan Anak
Selain menghukum pelaku, HNW menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan kewenangan KemenPPPA agar dapat lebih efektif melindungi anak-anak dan perempuan yang rentan menjadi korban. Ia mendesak pemerintah untuk membuat terobosan hukum dan politik yang memastikan kementerian tersebut mampu menjalankan tugasnya secara maksimal.
“Program-program yang disusun oleh kementerian harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dibentuknya kementerian itu. Advokasi terhadap kasus seperti ini penting, tapi tidak cukup. Upaya maksimal perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan sebelum dan sesudah kejadian,” tegasnya.
Harapan kepada Pemerintahan Baru
HNW juga berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak, termasuk melalui dukungan anggaran dan kewenangan strategis bagi KemenPPPA.
“Negara harus hadir memberikan dukungan strategis seperti perluasan kewenangan dan anggaran yang memadai bagi KemenPPPA. Dengan begitu, kementerian dapat menjalankan tugasnya secara optimal, melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan yang bengis dan melanggar hukum serta peradaban,” tambahnya.
KemenPPPA Proaktif dalam Kasus Banyuwangi
HNW mengapresiasi langkah proaktif KemenPPPA yang memberikan advokasi kepada keluarga korban untuk memastikan proses hukum berjalan baik. Namun, ia menekankan perlunya upaya perlindungan preventif dan responsif yang lebih maksimal.
“Kejahatan-kejahatan terhadap anak harus dapat dikoreksi dan tidak terulang lagi,” ujar HNW.
Membangun Sistem Perlindungan yang Kuat
Raners, kejadian ini mengingatkan kita semua bahwa perlindungan terhadap anak-anak membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum. Dengan penguatan peran KemenPPPA, diharapkan Indonesia bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi penerus bangsa.
Gimana menurut Raners? Yuk, terus dukung kebijakan yang melindungi anak-anak Indonesia dan pantau perkembangan berita terbaru hanya di Ranah Publik!
DSK | Foto: Ranah Publik/Humas MPR RI
