Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Judi online semakin marak dan makin banyak yang jadi korban. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B. Najamudin, baru saja menegaskan bahwa tindakan tegas dan menyeluruh sangat penting untuk memberantas jaringan judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Bahkan, kalau diperlukan, DPD RI siap membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus ini hingga tuntas!
“Ini Bukan Masalah Kecil, Ini Bahaya Besar!”
Menurut Sultan, judi online sudah berkembang menjadi jaringan bisnis besar dengan perputaran dana yang mencapai ribuan triliun rupiah. Bayangkan, Raners, banyak banget masyarakat yang dirugikan, belum lagi dampaknya buat generasi muda bangsa.
“Judi online ini bukan hanya masalah kecil. Ini jaringan besar yang melibatkan ribuan rekening, ratusan juta transaksi, dan dampaknya sangat merugikan masyarakat,” ujar Sultan di Gedung DPD RI, Jumat kemarin (15/11/2024).
Dia menambahkan, pemberantasan harus mencakup semua pihak yang terlibat, dari payment gateway, sistem perbankan, hingga penyedia pembayaran.
“Pembersihan harus menyeluruh, dari hilir ke hulu. Jangan cuma menangkap pelaku kecil. Kita harus sentuh aktor-aktor besar yang menikmati keuntungan dari penderitaan masyarakat,” lanjut Sultan.
Bersih-Bersih ala Prabowo, Fokus untuk Indonesia Emas 2045
Sultan juga mendukung langkah Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menyerukan ‘bersih-bersih’ di berbagai sektor. Ia menyebut, pembersihan ini adalah bagian dari transisi menuju Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan transparansi dan tanggung jawab semua pihak.
“Kalau perlu, kami di DPD RI akan menggunakan hak konstitusional kami untuk membentuk Pansus Judi Online. Kita pastikan pembersihan ini berjalan efektif, transparan, dan benar-benar menyasar layer-layer besar di balik kasus ini,” tegasnya.
Ancaman Serius bagi Masyarakat
Raners, Sultan juga mengingatkan bahwa judi online adalah ancaman serius. Banyak masyarakat yang terjebak dalam ilusi keberuntungan, tapi akhirnya jadi korban permainan ilegal ini. Dia menegaskan, aktivitas seperti ini harus dihentikan agar masyarakat tidak lagi dimanfaatkan demi keuntungan pihak-pihak tertentu.
“Fee base dari bisnis ini harus kita kembalikan ke negara. Gunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” tambah Sultan.
Apa Kata Raners?
Gimana nih menurut kalian, Raners? Apakah tindakan tegas seperti ini sudah cukup untuk memberantas judi online? Yuk, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa pantau terus Ranah Publik buat info menarik lainnya, ya!
RA |Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
